KPID Sultra Tegaskan LPB Ilegal

KENDARI, KANALINDONESIA.COM:
Aktifitas penyelenggaran penyiaran melalui usaha TV Kabel di daerah Sulawesi Tenggara diduga masih banyak yang belum memiki izin penyiaran. Hal ini turut disampaikan oleh Molesara (Wakil Ketua) saat dijumpai awak media di kantor Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Tenggara. Senin, (14/9/2020).

Kami sudah menerima beberapa informasi bahwa diduga masih banyak TV Kabel di Sultra yang belum mengantongi Izin Penyelenggaran Penyiaran (IPP). Oleh karena itu, kami menghimbau kepada seluruh pemilik usaha Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) yang melaksanakan aktivitas siaran diseluruh daerah Sultra harus memiliki IPP sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 dan PerKPI Nomor 3 Tahun 2014.

Dalam rangka pelayanan perizinan, KPID akan memberikan ruang sebesar-besarnya untuk memberikan pelayanan dalam rangka mendapatkan IPP kepada setiap pemilik usaha TV Kabel yang dimaksud.

Baca:  Dalam Waktu DPP IPPMAWAN Gelar Silaturahmi Sekaligus Pelantikan

Molesara, yang juga membidangi Perizinan itu menegaskan bahwa bila ditemukan aktifitas LPB atau TV Kabel yang tidak memiliki izin (ilegal), maka melalui koordinasi KPID dan Kepolisian akan melakukan penindakan dan atau pemberian sanksi sesuai PP No. 52 Tahun 2005, “Tutupnya”.

Laporan: Akhir Sanjaya