Bawaslu Ponorogo Terima Laporan Dugaan Pelanggaran Penyalahgunaan Wewenang Salah Satu Calon

PONOROGO, KANALINDONESIA.COM: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Ponorogo menerima laporan dari masyarakat tentang dugaan pelanggaran Pemilu terkait penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh salah satu calon yang maju dalam Pilbup Ponorogo 2020.

Engky Bastian, Sekertaris Umum pemenangan Sugiri Sancoko-Lisdyarita saat melaporkan penyalahgunaan wewenang tersebut mengatakan,” kami hari ini telah menyampaikan laporan pengaduan terkait pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh petahana, yaitu dalam hal ini tentang hutang Rp200 miliar kepada PT Sarana Multi Insfrastruktur (SMI) yang bagi kami itu ada indikasi dugaan penggunaannya akan dilakukan untuk kepentingan kampanye,”katanya.

Dalam hal ini tim pemenangan Sugiri Sancoko-Lisdyarita  merujuk dari pasal 71 Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 khususnya ayat 3 dan 5, dan di dalam itu tertulis bahwa kepala daerah dalam hal ini Gubernur, Bupati, Wali Kota itu dilarang menggunakan kewenangannya program maupun kegiatan yang merugikan pasangan calon dalam waktu enam bulan sebelum masa penetapan.

Baca:  Relawan Hanura Bagikan 1.500 Paket Sembako

“Jadi kalau kita tarik ke belakang enam bulan itu, beliau melakukan pengambilan keputusan untuk berhutang Rp200 miliar ke PT. SMI dan kami menduga itu untuk kepentingan kampanye. Jadi itu kami laporkan, saya berharap Bawaslu bisa menindaklanjuti dan di dalam tadi sudah dijawab paling lama 3 hari setelah laporan ini akan diproses,”ungkap Engky.

Atas laporan yang dilakukanya tersebut, Engky berharap segera ada tindak lanjut,” karena kita peduli dengan masyarakat Ponorogo dan masyarakat Ponorogo harus tahu meskanisme hutang itu seperti apa dan tidak terbohongi, serta pemilihan ini nanti bisa berjalan secara jurdil,”tambahnya.

Sementara itu, koordinator Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ponorogo Marji Nur Cahyo menjelaskan,”siang ini ada laporan dari salah satu tim pasangan calon dan sudah disampaikan kepada kami dan dari Bawaslu akan melakukan kajian awal terkait keterpenuhan untuk syarat formil dan materiilnya dalam waktu 3 hari ini,”jelasnya.

Baca:  JOMOO Resmi Masuki Pasar Perlengkapan Kamar Mandi dan Dapur Indonesia

 

Terkait pelaporan itu, Marji menambahkan,” ini terkait dengan dugaan kewenangan dari salah satu calon, ini sesuai Undang-Undang 10 tahun 2016 pasal 71, bahwa tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon,”katanya.

 

Dikatakan Marji, untuk pertama yang dipanggil yaitu pelapornya juga saksi-saksi dan para pihak-pihak yang sesuai hasil kajian nanti di Bawaslu.

“Untuk sanksi sesuai pasal 71 ayat 5 ini nanti adalah pembatalan pasangan calon kalau terbukti unsur pasalnya itu nanti. Sedangkan pembuktiannya memakan waktu 3 + 2, jadi dalam 5 hari. Jadi 3 hari untuk keterpenuhan syarat formil dan materiil, dan kalau memenuhi syarat formil dan materiil kita register. Dan dalam waktu 3 + 2 status laporannya bisa ketahui bersama,” pungkas Marji Nur Cahyo Koordinator Penanganan Pelanggaran. (Amar)

Baca:  Baznas Pangkas Rantai Harga Hewan Kurban