Penolakan Majelis Kolegium dan Perhimpunan Profesi Kedokteran IDI dan PDGI terhadap Permenkes No 24 tahun 2020

JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Sejak bergulirnya penolakan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK / Permenkes) No No 24 tahun 2020 dari Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI) dan Majelis Pengembangan Profesi Kedokteran (MPPK) yang mewakili lebih dari 65 kolegium dan perhimpunan profesi kedokteran seluruh Indonesia, Pekan ini, Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Majelis Kolegium Dokter Gigi Indonesia, serta Ikatan-Ikatan Keahlian Dokter Gigi menyatakan juga menolak PMK tersebut.

Dikatakan oleh Dr.drg.Hananto Seno, SpBM(K),MM selaku Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Kedokteran Gigi Indonesia (PB PDGI), terbitnya Permenkes ini telah menimbulkan keresahan bukan hanya di organisasi profesi kedokteran lainnya namun juga di kalangan kedokteran gigi. “Hal ini dikarenakan Dokter Gigi / Dokter Gigi Spesialis pada saat menegakan diagnosis maupun melakukan tindakan, membutuhkan pelayanan radiologi, bukan hanya dalam bentuk rujukan tetapi juga yang harus dilakukan langsung di tempat Dokter Gigi / Dokter Gigi Spesialis itu sendiri, misalnya pada tindakan Perawatan Saluran Akar. Oleh sebab itu, para Dokter Gigi / Dokter Gigi Spesialis pada saat pendidikan profesi sebelum berpraktek telah dibekali kompetensi terbatas di bidang radiologi. Terbitnya Permenkes ini jelas akan mengganggu layanan kedokteran gigi pada masyarakat,” kata drg Hananto Seno, SpBM(K).

Baca:  ALODOKTER Dipercaya IDI Terbitkan Poin SKP Akreditasi Izin Dokter

Ditegaskan oleh Prof. Dr.drg. Chiquita Prahasanti, SpPerio(K) selaku Ketua Majelis Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia (MKKGI), “Dokter Gigi Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi adalah spesialis yang pendidikan maupun profesinya telah diakui oleh pemerintah. Spesialis ini memiliki kompetensi untuk memberikan pelayanan radiologi lanjut kedokteran gigi seperti Panoramic, Ceplalometri, dan Cone Beam Computed Tomography. Untuk itu kami mohon agar Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi turut diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinik agar supaya masyarakat dapat terlayani oleh tenaga yang memiliki kompetensi khusus.”

Bersama dengan puluhan kolegium dan perhimpunan kedokteran lainnya di Indonesia, PB PDGI dan MKKGI meminta Menteri Kesehatan Republik Indonesia agar mengubah atau mencabut Peraturan Menteri Kesehatan No 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinik yang menjadi keresahan/ kekacauan di bidang pelayanan kedokteran di Indonesia saat ini.

Baca:  Polri Tindak 18 Kasus Penyimpangan Produksi dan Distribusi APD