Polemik Hutang 200 Miliar, Ada yang Menduga Terjadi Rekayasa dalam Tender Proyek

PONOROGO,KANALINDONESIA.COM: Tidak hanya menimbulkan polemik, hutang 200 miliar yang dilakukan oleh Pemkab Ponorogo ke PT. Saran Multi Infrastruktur (SMI) juga ada yang menaruh kecurigaan.

Kecurigaan dan dugaan tersebut disampaikan Tatik Sri Wulandari, salah seorang akademisi di Ponorogo.

“Surat kepada Gubernur Jawa Timur terkait rekapitulasi perubahan kerangka rancangan perubahan APBD tahun 2020 baru dikirim tanggal 28 September 2020. Dua hari setelah itu tepatnya tanggal 1 Oktober 2020, di LPSE sudah dibuat pengumuman 10 paket pekerjaan yang bersumber pada dana hutangan tersebut dan masih belum ada kejelasan. Ini yang patut dicurigai,’’katanya.

Tatik juga menambahkan,”setidaknya butuh waktu dua minggu untuk mengubah draf Raperda Perubahan APBD th 2020 buku setebal 5 cm dan rancangan peraturan kepada daerah tentang penjabaran APBD Perubahan sebelum diterbitkan pengumuman lelang di LPSE. Ini kok singkat. Hanya dua hari langsung terbit pengumuman di LPSE, Ini mencurigakan,”tambahnya.

Baca:  Lucunya Bapak-Bapak di Desa Ngayung Lamongan Pakai Daster Main Bola

Tatik juga menegaskan,”tidak hanya itu, di laman LPSE juga tertera calon pemenang proyek senilai Rp 156,6 miliar yang tampaknya bakal diduga direkayasa pula. Untuk paket pekerjaan dengan kode tender 3788360 contohnya, sepertinya bakal dimenangkan oleh PT Selo Kencana Perkasa dan PT Budi Beton Mulya. Meskipun dua rekanan ini untuk sementara menempati peringkat 4 dan 5. Jika dilihat dari pagu, penurunan penawaran dua rekanan ini tidak lebih dari 3,5 persen. Sedangkan peringkat pertama hingga ketiga itu fight hingga turun lebih dari 15 persen dari pagu, pasti digugurkan dengan sejuta alasan seisih Rp3 miliar peringkat satu dan pemenang,”tegasnya.

Menurut Tatik, lelang yang dijalankan untuk proyek Rp200 miliar tersebut diduga sarat rekayasa dan manipulasi oleh oknum-oknum penentu kebijakan dalam proyek tersebut.

“Yang menarik, di LPSE, antara pagu dan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) tertera nominal yang sama. Contohnya di paket pekerjaan kode tender 3788360, tertera pagu sebesar Rp 20.600.000.000. Di HPS juga tertera nominal yang sama. Ini jelas sekali mencurigakan. biasanya HPS itu di bawah pagu. Ini kok sama. Dan di 10 paket pekerjaan juga tertera kesamaan harga seperti itu antara pagu dan HPS terkesan dibulatnya meskipun tidak dilarang,’’ ungkap perempuan yang juga seorang advokat yang sedang mendalami hukum pengadaan barang dan jasa ini.

Baca:  Jelang Tahun Baru, Polres Ponorogo dan TNI Razia Tempat Hiburan Malam

Tidak hanya dua rekanan tersebut yang akan dimenangkan, menurut pengurus DPW Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) wilayah Jawa Timur ini,”ada beberapa rekanan yang berpotensi menang dengan akal-akalan LPSE. Seperti PT Pilar Abadi (Lamongan), PT Cipta Bangun Nusa raya (Surabaya) , PT Profil Mas (Lamongan) , PT Kali Suruh Karsa Mandiri (Ngawi) , PT Custom Indonesia Niaga (Malang) dan PT Pelangi Nusantara( Madiun) Juga ada PT Lestari Asi Sejahtera , PT Prima Multi Konstruksi (Madiun) , PT Linggar Jati Perkasa (Surabaya), PT Karya Yoga Pratama(Tulungagung) , CV Titian Makmur dan CV Andalan Abadi. Lihat saja, perkiraan saya yang bakal menang ya rekanan-rekanan itu. Karena memang diduga sudah disetting seperti itu, saya yakin bukan harga terendah yang akan menang,”ungkapnya.

Baca:  Dandim 0802/Ponorogo Sosialisasikan Bahaya Balon Udara

Advokad yang juga Alumni HMI ini juga menyatakan,”dari beberapa temuan itu diduga dana utangan Rp200 miliar dari PT. SMI ini bakal akan menyeret pejabat hingga rekanan yang mengerjakan proyek ini. Mulai dari Plt Bupati, Sekda Selaku (TAPD) kepala Bappeda selaku perencana proyek-proyek ini hingga Kepala Dinas PUPR selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan juga bisa menyeret UPBJ , Pokja Pengadaan. Hati-hati saja, jangan bermain api jika tidak ingin masuk bui. Baca dan pahami Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi pasal 2 ancamannya hingga hukuman mati,’’ pungkasnya. (Amar_kanalindonesia.com)