Saksi Bawaslu Ponorogo, Diduga Beri Keterangan Palsu dalam Persidangan

PONOROGO, KANALINDONESIA.COM: Saksi dari Bawaslu Kabupaten Ponorogo diduga memberikan keterangan palsu di persidangan praperadilan dalam kasus keputusan Bawaslu yang memutuskan tidak menindaklanjuti laporan terkait dugaan pelanggaran pemilu soal peminjaman Rp200 miliar yang diajukan oleh pemohon dari tim kuasa hukum salah satu paslon.

‘’Saksi memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi,’’kata kuasa hukum pemohon Sigit Ikhsan Wibowo kepada kanalindonesia.com, Kamis (22/10/2020).

Dalam keterangan kepada majelis hakim, Amrul yang merupakan saksi yang diajukan Bawaslu Ponorogo membantah telah menerima berkas laporan dari pemohon. Dia bersikukuh tidak menerima surat laporan yang diserahkan oleh saksi pemohon dalam hal ini Engky Bastian.

“Padahal kami memiiliki bukti kalau surat laporan tersebut telah diberikan ke petugas penerima aduan, dalam hal ini sudara Amrul,’’ jelas Sigit Iksan Wibowo.

Baca:  Mayat Mrs X di Sampung Ponorogo Diduga Hamil

Bukti yang dimaksud Sigit tersebut adalah adanya surat tanda penerimaan berkas yang ada nomor registernya. Selain itu, ada juga dokumentasi video dan foto saat Engky Bastian mengantar berkas laporan pemohon ke kantor Bawaslu.

‘’Dalam bukti tersebut jelas sekali berkas surat laporan ada dan diserahkan kepada petugas. Tapi dalam persidangan saksi termohon bersikukuh membantah. Padahal sebelum persidangan dimulai, dia disumpah agar tidak memberikan keterangan palsu di persidangan,’’ jelas Ketua DPC Asosisasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) Cabang Ponorogo.

Lebih lanjut dikatakan Sigit,” saksi selain diduga berbohong atas berkas laporan pemohon tersebut, dia juga sering menjawab tidak tahu serta diduga pura-pura lupa saat ditanya mengenai komisioner Bawaslu yang mendampinginya saat menerima laporan yang diserahkan oleh pemohon. Bahkan saat ditanya siapa komisioner yang mendampinginya saksi menjawab lupa. Padahal jelas-jelas dia didampingi salah satu komisioner Bawaslu, yakni saudara Marji. Dan di video maupun di foto bukti wajah Marji terpampang jelas,’’ paparnya.

Baca:  Panglima TNI Harap Organisasi IKKT Dapat Memberikan Manfaat Bagi Prajurit

Atas tindakan tersebut, Engky Bastian berencana bakal melaporkan Amrul ke polisi terkait tindakanya yang diduga memberikan keterangan palsu di pengadilan perkara praperadilan tersebut. ‘’Dia tidak sadar kalau sebelum sidang praperadilan dimulai sudah diingatkan hakim untuk tidak memberikan keterangan palsu. Karena ada ancaman pidana setidaknya penjara 7 tahun. Sesuai pasal 242 ayat 1 KUHP,’’ ungkapnya.

Sementara itu pada saat dikonfirmasi, Bawaslu Ponorogo melalui Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi, Sulung Muna Rimbawan mengatakan,”itu menjadi kewenangan hakim dalam menilai dari kasus ataupun perkara yang disidangkan,”katanya. (Amar_kanalindonesia.com)