Divonis Hakim 43 Hari, Nenek Hj Siti Asiyah Ajukan Banding

SURABAYA, KANALINDONESIA.COM: Untuk mempertahankan tanah miliknya, seorang nenek Hj. Siti Asiyah melalui tim kuasa hukumnya, Sahlan Azwar, SH., menyatakan upaya hukum banding usai mendengarkan putusan dari majelis hakim selama 43 hari tahanan rumah.

Dalam amar putusan yang dibacakan oleh ketua majelis hakim Johanes Hehamony menyebutkan bahwa nenek 82 tahun ini terbukti melakukan pemalsuan dokumen otentik atau melanggar Pasal 263 ayat 2 KUHPidana.

“Menjatuhkan pidana penjara selama 43 dikurangi masa tahan rumah,”kata hakim Johanes di ruang sidang Candra Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (22/10/2020).

Atas putusan itu, penasehat hukum terdakwa yakni Sahlan Azwar, S.H dari Law Firm Sahlan Azwar & Partners langsung menyatakan upayah hukum banding. “Kami banding yang mulia,” ucapnya.

Baca:  Akibat Wabah Virus Corona, PN Surabaya Batasi Pengunjung Sidang

Sementara, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Suwarti dari Kejaksaan Negeri Surabaya belum menyatakan sikap alias pikir-pikir. “Pikir-pikir yang mulia,” ucapnya.

Usai persidangan Sahlan mengatakan ada ketidakadilan atas putusan hakim. Ada beberapa kejanggalan dalam mempertimbangkan putusan tersebut. Antaranya.

“Tanggapan pertimbangan hakim, pertama bahwa dalam pertimbangan hakim menjelaskan nenek dengan sadar datang ke Polda membuat laporan kehilangan. Hal itu tidak benar, dan bahwa yang benar sesuai dengan fakta persidangan, setelah suami meninggal, beliau mengurus tanah, dan datang ke lurah, setelah dari kelurahan beliau diminta bu Lurah urus surat keterangan hilang, karena surat beliau tidak diketahui setelah suami meninggal,” ungkap Sahlan.

“Kedua, hakim mengatakan juga, terdakwa sudah dewasa menurut unsur pasal 263. Padahal beliau sudah terlalu dewasa, bahkan sudah tua bahkan sehingga unsur kealpaan tentunya semestinya dipertimbangkan hakim selain disuruh Bu Lurah,” tambahnya.

Baca:  Anak Petani, Anak Tambal Ban dan Anak Tukang Ojek Boleh Jadi Anggota Polri Tanpa Dipungut Biaya

Sahlan juga menjelaskan, surat keterangan hilang di Polda sudah sesuai syarat formil yang diberlakukan oleh Polda, sehingga Polda mengeluarkan surat tersebut.

“Bahwa dalam perkara ini yang agak nyeleneh tadi hakim mengatakan, klien saya itu katanya ada orang-orang yang memanfaatkan disekitar beliau, sehingga menjadikan ibu menjadi tameng. Jelas-jelas ibu itu berjuang demi tanahnya, beliau itu berjuang sendiri, gak ada orang lain, orang lain hanya membantu saja. Dan hakim tidak mempertimbangkan adanya sengketa perdata yang masih berjalan,” jelas Sahlan.

“Hakim mengatakan ditempat itu katanya keselurahannya eigendom, klaim hakim itu saya kira secara sepihak. Saya anggap putusan tadi kurang adil padahal klien kita itu ada surat letter C dan perkara perdata sampai saat ini masih berjalan. Hal itu juga sesuai surat balai harta peninggalan kota surabaya tanggal 21 februari 2019 untuk egendom vervonding nomor 7159 berada ke daerah Ketintang bukan di Gayungsari,” pungkasnya. Ady

Baca:  3.545 Kotak Surat Suara Pemilu 2019 Empat Kecamatan Kabupaten Pamekasan Dikembalikan ke Gudang Logistik KPU