Jelang Pemungutan Suara, Fokalita Minta KPU Ponorogo Intensifkan Sosialisasi Regulasi ke Peserta

Teguh Wiyono

PONOROGO, KANALINDONESIA.COM: Hari pemungutan suara Pilkada serentak tahun 2020 dijadwalkan pada Rabu, 9 Desember 2020. Ini artinya tinggal belasan hari lagi waktu tersisa. Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu daerah yang melangsungkan Pilkada serentak, dari total sebanyak 270 daerah di Indonesia yang terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Mencermati perkembangan tersebut, Teguh Wiyono, SE., ME. alias Tewe, penggiat demokrasi yang tergabung dalam JaDI (Jaringan Demokrasi Indonesia) Jawa Timur 2020-2025, yang juga mantan Anggota KPU Kabupaten Ponorogo 2014-2019, sekaligus Direktur Eksekutif Fokalita (Forum Kajian Lintas Akademik) Ponorogo, angkat bicara saat ditemui di salah satu warung kopi di seputaran Stadion Bathoro Katong Ponorogo Senin (23/11/2020) sore.

Baca:  Inilah Kronologi Tanah Longsor Banaran Ponorogo

“Tahapan pemungutan dan penghitungan suara, serta penetapan paslon terpilih merupakan puncak Pilkada. Waktu pemungutan suara tinggal lima belasan hari lagi. Penyelenggara dalam hal ini KPU Kabupaten Ponorogo mesti intesif mensosialisasikan regulasi yang mengatur kedua tahapan penting tersebut ke masing-masing Paslon,” urai Tewe mengawali.

Tewe mencontohkan, misal dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Dengan jumlah TPS sebanyak 2.080, masing-masing Paslon perlu membekali saksi tidak kurang dari 4.000an orang jika tiap TPS terdapat dua orang saksi. Diperlukan waktu yang tidak sebentar untuk melakukan hal ini.

Selain itu, hasil pantauan Tewe di JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) KPU RI per Senin (23/11/2020), belum ada pembaruan informasi mengenai Peraturan KPU yang mengatur tentang pemungutan dan penghitungan suara, serta penetapan paslon terpilih.

Baca:  Sepak Bola di Ponorogo Harus Bangkit Bersama Pemimpin Baru

“Paslon butuh kepastian hukum. Apakah kedua tahapan puncak tersebut menggunakan Peraturan KPU yang sudah ada, apa akan ada perubahan. Karena jika Paslon keliru menggunakan dasar hukum dalam pembekalan saksi masing-masing yang disebabkan tidak terkomunikasikannya dengan baik oleh KPU, tentu ini kerugian politik yang tidak mudah untuk dikembalikan melihat sisa waktu yang tersedia. Selain berpotensi menjadi celah gugatan pascapemilihan, siapa pun yang terpilih nanti,” terangnya.

Di akhir komentarnya, Tewe juga meminta jajaran Bawaslu bekerja serius dalam mengawasi tahapan puncak ini.

“Tahapan akhir merupakan puncak Pilkada. Dimana segala potensi kecurangan dan pelanggaran bermuara. Semoga teman-teman jajaran Bawaslu Ponorogo tegak lurus, tidak main-main, dan benar-benar bekerja sesuai jargonnya, ‘Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu.’ Tidak hanya formalitas dan buat gagah-gagahan saja,” pungkasnya.(tim)

Baca:  Seniman REOG Obyok Gelar Deklarasi untuk Calon Bupati Sugiri Sancoko