Diduga Ada Pembohongan Publik, Ipong Dilaporkan ke Bawaslu Ponorogo

PONOROGO, KANALINDONESIA.COM: Pernyataan Calon Bupati Ponorogo terkait tidak adanya piala Adipura dalam debat ke 2 pada 19 November kemarin berbuntut panjang, lantaran Cabup Ipong Muchlissoni diduga sudah melakukan pembohongan publik dalam pernyataannya tersebut dan akhirnya hari ini, Kamis (26/11/2020) dilaporkan ke Bawaslu Ponorogo.

Dengan membawa sejumlah bukti rekaman video dan pemberitaan terkait Adipura dari sejumlah media online, Engky Bastian didampingi ketua DPC PDIP Ponorogo Bambang Juwono  melaporkan dugaan pembohongan publik tersebut ke Bawaslu Ponorogo.

Dalam keterangannya, Ketua DPC PDIP Ponorogo, Bambang Juwono mengatakan,” ini saya menemani di Bawaslu guna menemani untuk melaporkan salah satu Paslon yakni Ipong Muchlissoni terkait pernyataanya dalam debat ke dua yang menyebut bahwa Adipura itu sudah tidak ada,” katanya.

Baca:  Ganjar Pranowo dan Sugiri-Lisdyarita Saling Bertukar Pengalaman

Dikatakan Bambang,” dalam pernyataan Calon Bupati Ipong Muchlissoni menyebut dengan gamblang dan jelas bahwa penghargaan Adipura mulai tahun 2017 itu sudah tidak ada, ini sudah termasuk pembohongan publik,” terangnya.

Bahkan Bambang Juwono menyayangkan ucapan Ipong Muchlissoni,” seharusnya sebagai seorang calon pemimpin itu memberikan berita fakta kepada masyarakat, tapi pada kenyataanya justru memberikan pernyataan yang salah,” ungkapnya.

Hal senada juga diungkapkan Sekretaris Tim Pemenangan Paslon 01, Engky Bastian sebagai pelapor ke Bawaslu tersebut,” dengan pernyataan Ipong Muchlissoni dalam debat ke 2 menyebut bahwa Adipura itu sudah tidak ada sejak tahun 2017. Padahal kabupaten tetangga yakni Pacitan pada tahun 2019 meraih Adipura tersebut,” tuturnya.

Baca:  Gubernur Jatim Dituding Tak Peduli Soal Kelola Sumber Daya Air

Engky juga menambahkan,” maka dari itu kita laporkan hal tersebut ke Bawaslu karena sudah jelas melakukan dugaan pembohongan publik, dan pada kenyataanya hingga sampai sekarang website Kementrian LH juga masih ada untuk Adipura. Apalagi pernyataan tersebut seolah ditutupi oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup,” tambahnya.

Engky Bastian menegaskan,” semoga laporan kita kali ini diterima dengan baik dan mudah-mudahan Bawaslu tidak masuk angin lagi, karena beberapa kali laporan terhenti di Bawaslu,” imbuhnya.

Sementara itu Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Ponorogo, Marji Nurcahyo mengatakan,” hari ini kita menerima laporan dari masyarakat dan sudah diterima oleh staf dan nanti dalam 2 hari mendatang akan dilalukan kajian awal, untuk pemenuhan syarat formil materiilnya dan dugaan pelanggarannya. Apabila syarat formil dan materil sudah terpenuhi maka bisa untuk ditindak lanjuti untuk diregister dan kalau terpenuhi unsur pidana maka akan digelar rapat Gakumdu yang melibatkan Kepolisian, Kejaksaan dan Bawaslu,” jelasnya. (Amar_kanalindonesia.com)

Baca:  Unit Reskrim Polsek Sukorejo Ponorogo Amankan Pelaku Curat di Sejumlah TKP