Politisi Madura Mengapresiasi Keputusan Presiden Membubarkan BPWS.

SURABAYA KANALINDONESIA.COM : Keputusan Presiden Joko Widodo membubarkan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS), disambut gembira oleh tokoh dan politisi asal Madura. Alasannya badan ini tidak memberikan nilai lebih untuk Madura pasca pembangunan jembatan Suramadu.

Legislator asal Madura M Mahud mengaku keputusan tersebut sebagai langkah yang pas untuk membangun Madura dengan lebih cepat efisien dan sesuai kebutuhan masyarakat Madura.

“Sejak dibentuk BPWS sama sekali tidak memberi pengaruh apapun bagi Madura. Tak ada peran sama sekali selama berdiri. Ibarat kata justru terlihat seperti negara dalam negara.Saya sepakat untuk dibubarkan, karena memang masyarakat Madura tidak merasakan efek dari adanya BPWS,” ungkapnya saat dikonfirmasi di Surabaya, Senin (30/11/2020)

Baca:  Dugaan Pungli Trotoar di Even Pesta Rakyat Trenggalek 2018

Politisi PDIP ini mengatakan Justru dengan dibubarkanya BPWS dibubarkan, pemerintah pusat langsung bisa berkomunikasi dengan pemda di Madura terutama dalam memberikan anggaran untuk pengembangan ekonomi di Madura. “Bisa saja nanti anggaran disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Madura yang bisa disalurkan langsung ke Pemkab di Madura atau melalui Pemprov Jatim yang pengawasannya bisa dilakukan oleh Pemprov dan DPRD Jatim,” jelasnya

Anggota DPRD Jatim ini menjlentrehkan bahwa selama ditangani BPWS, banyak anggaran yang tidak jelas juntrungannya,” Ini berdampak positif, sebab anggaran bisa disalurkan Pemerintah pusat langsung ke 4 kabupaten di Madura. Karena ke empat pemkab di Madura ini yang sangat tahu apa kebutuhan masyarakat Madura. karena itu saya sangat mengapresiasi atas keputusan Presiden ini, ” tandasnya.

Baca:  Proyek Pembangunan Gedung Baru DPRD Surabaya Diduga Terjadi Penyelewengan

Sekedar diketahui,Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2020 tentang pembubaran 10 lembaga non struktural. Beleid tersebut diteken Kepala Negara pada 26 November 2020 dan diundangkan oleh Menkum HAM Yasonna Hamonongan Laoly. 10 lembaga non struktural tersebut salah satunya adalah BPWS. Nang