27 Camat Dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Lamongan dalam Dugaan Korupsi

(Ketua LSM LPPK Menyerahkan Dokumen Laporan 27 Camat se-Kabupaten Lamongan Ke Kejaksaan Negeri). Foto_Fer

LAMONGAN, KANALINDONESIA.COM; Berkaitan dengan banyaknya manipulasi dan rekayasa dalam penggunaan anggaran rehabilitasi dan pemeliharaan rutin kantor/bangunan kecamatan se-Kabupaten Lamongan, LSM Lembaga Persatuan Pemburu Koruptor (LPPK) melaporkan 27 Camat ke Kejaksaan Negeri Lamongan dalam perkara dugaan penyalahgunaan anggaran.

Hal ini di laporkan langsung oleh Ketua LSM LPPK Ir. Muhammad Afif ke Kejari Lamongan dalam surat Laporan Nomor 426/LPPK/IX/2020 pada beberapa waktu lalu. Laporan tersebut kini dalam proses Penyidikan Kejari.

(Isi Dokumen Hal-1 Terkait Laporan Dugaan Korupsi Dana Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Kantor Kecamatan se-Kabupaten Lamongan). Foto_Fer

Afif menyebutkan, laporan dugaan Korupsi 27 camat terhadap dana rehabilitasi dan pemeliharaan rutin kantor kecamatan se-kabupaten Lamongan tahun 2015 – 2019 sebesar 28,355 milyar.

Selain itu, anggaran rehabilitasi dan pemeliharaan rutin kantor kecamatan tiap tahunnya terus naik hingga memasuki tahun 2020 yang diduga fiktif, mulai dari pembangunan dan SPJ.

Baca:  Harga Telur Naik, Disdag Bangkalan Gelar Sidak Pasar Tradisional
(Dokumen Laporan LSM LPPK). Foto_Fer

Sementara Dinaikkan anggaran tersebut diindikasi diduga digunakan untuk pemenangan salah satu Paslon di pilkada Lamongan pada 9 Desember 2020 mendatang.

“Sampai menjelang Pilkada memang kami perhatikan ada kenaikkan dana rehabilitasi dan pemeliharaan rutin kantor, bahkan di tahun 2020 dinaikan secara signifikan,” Kata Afif.

(Dokumen Laporan). Foto_Fer

Dalam penentuan biaya atau dana APBD yang diserap untuk belanja pemeliharaan gedung/ bangunan menggunakan ukuran atau standar luas bangunan (M²/Tahun) semestinya harus berdasarkan peraturan menteri keuangan.

“Kalau dicermati penentuan biaya dana APBD permeter bangunannya di tiap kecamatan diawur, tidak mengikuti standar yang ada. Itu dilihat setelah kami temukan beberapa kantor kecamatan bahkan tidak ada rehabilitasi dan pemeliharaan,” kata Afif saat di wawancara media.

Baca:  Pelototi Aset Milik Pemprov Jatim Komisi C Sidak PT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Batu

Dalam surat laporan terkait dugaan memanipulasi, Mark up dan fiktif keberadaan hasil bangunan dari dan kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi pada 27 Kecamatan pihaknya meminta penegak hukum untuk menjerat camat – camat dalam unsur dugaan Korupsi sebesar 28, 355 milyar.

Jurnalis : Omdik/Fer
Kabiro : Ferry Mosses