27 Camat Mulai Panik Diperiksa Kejaksaan Negeri Lamongan

(Ketua LSM LPPK Melaporkan 27 Camat Terkait Dugaan Korupsi Dana Anggaran Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Kantor Kecamatan di Kejaksaan Negeri Lamongan). Foto_Fer

LAMONGAN, KANALINDONESIA.COM; Berkaitan dengan banyaknya dugaan Korupsi rekayasa dalam penggunaan anggaran rehabilitasi dan pemeliharaan rutin kantor kecamatan se-kabupaten Lamongan, 27 Camat bersama bendahara saat ini panik melakukan pembenaran dalam laporan keuangan dan membuat SPJ baru.

(Informasi Laporan Lewat Chat Oleh Salah Satu Sumber Orang Dalam). Foto_Fer

Berdasarkan laporan LSM Lembaga Persatuan Pemburu Koruptor (LPPK) ke Kejaksaan Negeri Lamongan beberapa waktu lalu melaporkan dugaan Korupsi dalam penyalahgunaan APBD sebesar 28,355 milyar dilingkup 27 Kecamatan.

Hal ini di laporkan langsung oleh Ketua LSM LPPK Ir. Muhammad Afif ke Kejari Lamongan dalam surat Laporan Nomor 426/LPPK/IX/2020 pada beberapa waktu lalu. Laporan tersebut kini dalam proses Penyidikan Kejari.

(Dokumen 1 Bundel, tambahan data beserta bukti yang dilaporkan ke Kejari Lamongan). Foto_Fer

Afif menyebutkan, laporan dugaan Korupsi 27 camat terhadap dana rehabilitasi dan pemeliharaan rutin kantor kecamatan se-kabupaten Lamongan tahun 2015 – 2019 sebesar 28,355 milyar.

Baca:  PMII Tuntut Kejari dan Pemkab Bangkalan Tuntaskan Kasus Korupsi

Dari berita sebelumnya, anggaran rehabilitasi dan pemeliharaan rutin kantor kecamatan tiap tahunnya terus naik hingga memasuki tahun 2020 yang diduga fiktif, mulai dari pembangunan dan SPJ.

(Dokumen Bukti Laporan). Foto_Fer

Sementara Dinaikkan anggaran tersebut diindikasi digunakan dalam persiapan pemenangan salah satu Paslon di pilkada Lamongan pada 9 Desember 2020 mendatang.

“Sampai menjelang Pilkada memang kami perhatikan ada kenaikkan dana rehabilitasi dan pemeliharaan rutin kantor, bahkan di tahun 2020 dinaikan secara signifikan,” Kata Afif.

Dalam penentuan biaya atau dana APBD yang diserap untuk belanja pemeliharaan gedung/ bangunan menggunakan ukuran atau standar luas bangunan (M²/Tahun) semestinya harus berdasarkan peraturan menteri keuangan.

“Kalau dicermati penentuan biaya dana APBD permeter bangunannya di tiap kecamatan diawur, tidak mengikuti standar yang ada. Itu dilihat setelah kami temukan beberapa kantor kecamatan bahkan tidak ada rehabilitasi dan pemeliharaan,” kata Afif saat di wawancara media.

Baca:  CJH Jombang Kloter 40 Diberangkatkan

Dalam surat laporan terkait dugaan memanipulasi, Mark up dan fiktif keberadaan hasil bangunan dari dan kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi pada 27 Kecamatan pihaknya meminta penegak hukum untuk menjerat camat – camat dalam unsur dugaan Korupsi sebesar 28, 355 milyar.

Jurnalis : Omdik/Fer
Kabiro    : Ferry Mosses