Hentikan Tender, Dinas PUPR Ponorogo Di-PTUN kan Tiga Perusahaan Jasa Konstruksi

PONOROGO, KANALINDONESIA.COM: Tiga kontraktor menggugat Dinas PUPR Ponorogo dan Pokja, di PTUN lantaran mengaku telah dipermainkan dengan penghentian sepihak tender 10 proyek senilai Rp150 miliar yang bersumber dariĀ  APBD 2020 dan merupakan dana PEN pinjaman dari PT. SMI.

Ketiga kontraktor tersebut yaitu PT. Kontruksi Indonesia Mandiri, PT. Adika Raya Persada, PT. Karya Indra Bagus Jaya.

Seperti diketahui 10 proyek pekerjaan yang dilelang sempat ditunda hingga tiga kali sebelum kemudian dibatalkan.

Dalam keterangannya Agus Subiyantoro salah satu kuasa hukum dari ketiga kontraktor tersebut mengatakan,” yang jelas secara materi klien kami sangat dirugikan secara hukum ini merupakan tindakan sewenang wenang, dari UU administrasi negara dan Perpres 16/ 2018 pasal 51 itu ada tender yang dihentikan, itu kriterianya seperti apa, sementara kriteria itu sudah dipenuhi maka sangat tidak seharusnya dihentikan, dasarnya apa,”ucapnya.

Baca:  Kembali Ponorogo Masuk Zona Oranye, Wilayah dengan Resiko Sedang Penyebaran COVID-19

Ditambahkan Agus,” kami meminta di PTUN harus membatalkan permohonan pemberhentian proyek serta menetapkan pemenang proyek itu kepada klien kami. Dan agar oknum yang menyalahgunakan wewenang diberi sanksi sesuai perundang undangan yang ada,”tegasnya.

Lebih lanjut Agus mengaku, jika sebelum mendaftarkan gugatan ke PTUN, pihaknya sudah melayangkan sanggahan. Namun menurut Agus sanggahan tersebut hingga kini tidak dijawab.

Sementara itu Direktur Utama (Dirut) PT. Kontruksi Indonesia Mandiri ( KIM) yang beralamat di Kepanjen, Malang, Agus Susanto mengatakan,” permasalahan ini sudah masuk dalam gugatan di PTUN, saya merasa dirugikan baik secara materi dan materiil karena tindakan kesewenang-wenangan dan melampui kewenangan yang ada dan motifnya apa itu nanti dibuktikan di PTUN, “ucapnya.

Baca:  Cahyo Manager PT. Wijaya Sentosa: Kita Sangat Kooperatif Apa yang Jadi Keluhan Warga

Diketahui 10 pekerjaan itu diantaranya pemeliharaan berskala peningkatan jalan zona 2 yakni jalan Jenes, jalan Jeruksing, jalan Jendral Sudirman-Jalan Gajah Mada, Jalan Imam Bonjol, Jalan Jaksa Agung.

“Kami berharap agar persoalan pembatalan 10 paket tender ini dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, karena ini menurut saya merupakan sebuah permainan. Masa sudah melakukan lelang resmi kok tiba-tiba dihentikan dengam alasan masalah waktu dan dana tidak ada,”pungkasnya.(Amar_kanalindonesia.com)