Bupati Lamongan VS KPK Atau Kejagung?

(Foto Dok. Bupati Lamongan H. Fadeli, SH. MM dan Gedung KPK)

LAMONGAN, KANALINDONESIA.COM; Berdasarkan surat laporan masyarakat Bupati Lamongan H. Fadeli, SH. MM pernah diperiksa KPK dalam pemeriksaan keterangan terkait harta kekayaan. Diindikasi jumlah harta kekayaan Fadeli ada unsur dugaan tindak pidana korupsi.

Dalam surat Nomor R – 2933/12/07/2017 per tanggal 1 Agustus 2017 Bupati Fadeli diperiksa KPK di Gedung Merah Putih Jalan Kuningan Persada Kav. 4 Setiabudi Jakarta Selatan. Surat ini merupakan surat tembusan KPK yang ditujukan untuk Fadeli.

(Surat Tembusan KPK Yang Ditujukan Bupati Fadeli)

Isi surat tembusan KPK memiliki dasar ketentuan yang pertama Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Kedua, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketentuan tersebut pihak KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Harta kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) B2 pertanggal 31 Desember 2014 atas nama Bupati Fadeli.

Baca:  Ekskavasi Situs Pataan Temukan Pintu Masuk Candi

Demi kelancaran pelaksanaan klarifikasi tersebut KPK meminta sejumlah dokumen-dokumen diantaranya, Dokumen pendukung LHKPN dan lembar biodata pribadi.

Pemeriksaan harta kekayaan ini tak lain tindaklanjut laporan masyarakat dengan dokumen pendukung sebanyak 1 Bundel dokumen, foto, dokumen tambahan data dan flash disk.

Surat pengaduan masyarakat ini ditembusi melalui surat tanda bukti penerimaan laporan atau informasi dugaan tindak pidana korupsi Nomor 2017-09-000095 dengan Nomor informasi 92511. Surat laporan diterima langsung oleh KPK.

Dari pemberitaan kanalindonesia.com sebelumnya, melalui surat laporan Nomor 380/(Rahasia)/1/20209 per tanggal 10 Januari 2020 Bupati Lamongan Fadeli resmi dilaporkan ke Kejagung RI dengan sejumlah bukti dokumen, foto, beserta daftar harta kekayaan milik Fadeli dan Keluarga.

Baca:  Ceo Markplus Inc Hermawan Kertajaya Kunjungi Galery Gemilang

Surat laporan tersebut terkait dugaan kasus korupsi di SKPD Dinas Pertanian dan SKPD lainnya yang ada kaitannya dengan DAK dari APBN yang ditransfer ke APBD Kabupaten Lamongan yang melibatkan Bupati Lamongan Tahun 2016 – 2017.

Rincian dalam surat laporan menjelaskan jika DAK diperoleh dengan membeli dari pusat maka total suap 12 persen dibagi sebagai berikut : Untuk Pusat (Fee Unduh) sebanyak 7 persen, Bupati 2,5 persen, Sekda 0,5 persen, SKPD 1 persen untuk Pokja dan Keamanan 1 persen.

Kemudian jika DAK turun secara otomatis dari APBN maka pembagian suap 12 persen masing-masing kebagian mulai Bupati 5 persen, Sekda 1 persen, SKPD 2,5 persen, Pokja dan Keamanan 1,5 persen, Pusat (Fee Unduh) 1 persen, untuk BPKAD dan Bappeda maupun Pembangunan sebesar 1 persen.

Baca:  Koramil 07/Kembangan Bantu Kelancaran Giat Baksos Di Wilayah Binaannya.

Dalam laporan menyebutkan suap – suap diatas berlaku untuk semua proyek fisik yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pada semua SKPD. Diantaranya menyebutkan dari bukti catatan Kabag Pembangunan Eko yang kini menjabat Kepala Dinas PU. Bina Marga.

Di dokumen laporan juga tertera bukti foto penyerahan uang suap saat itu melalui Kabag Pembangunan ke Bupati di garasi pendopo.

Sementara hingga berita Bupati Lamongan dalam dugaan suap dan korupsi ini diturunkan, sampai hari ini masyarakat masih menunggu tindaklanjut penegak hukum KPK maupun Kejagung RI.

Jurnalis : Omdik/Fer
Kabiro    : Ferry Mosses