Dinas PUPR dan Kimpraswil Pemkab Ponogoro Mangkir dari Panggilan Sidang di PTUN Surabaya

SURABAYA, KANALINDONESIA.COM: Agenda sidang gugatan 3 perusahaan jasa kontruksi nasional PT. Kontruksi Indonesia Mandiri, PT. Adikaraya Persada dan PT. Karya Indra Bagus Jaya terhadap Dinas PUPR Kimpraswil dan Pokja 27 dan 28 bagian pengadaan barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo, berkaitan dengan penghentian tender/ lelang pemeliharaan dan peningkatan jalan di Ponorogo senilai Rp150 miliar, mangkir dari panggilan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya tanpa ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sidang yang diagendakan pada hari Kamis, (10/12/2020) jam 10.00 WIB, sebagaimana relaas yang dikirim PTUN Surabaya dengan nomer perkara 193/G/2020/PTUN.Sby dengan agenda pemeriksaan persiapan, diundur sampai dengan jam 13.00 WIB untuk menunggu kehadiran tergugat.

Akan tetapi dikarenakan tergugat tidak memenuhi panggilan (tidak datang), maka persidangan dibuka dan dilanjutkan tanpa kehadiran tergugat.

Baca:  Penyebab Kebakaran Pasar Songgolangit Belum Diidentifikasi

Agus Subyantoro dan rekan dari kantor hukum AsLaw sebagai kuasa hukum penggugat sangat menyayangkan ketidakhadiran pihak tergugat yang tanpa alasan tersebut.

“Kami berharap agar sidang bisa segera diselesaikan sesuai agenda dengan harapan bisa dibuktikan argumen para pihak mengenai perkara tersebut. Sehingga ada kepastian hukum bagi klien kami dan ada tindakan administratif terhadap tergugat,”ucap Agus Subyantoro.

Sidang berikutnya diagendakan pada hari Kamis(17/12/2020) dengan waktu yang sama.

Agus Subyantoro menjelaskan,” kami menduga ketidakhadiran tergugat dikarenakan belum mendapat ijin dan petunjuk dari Bupati Ponorogo yang berdasarkan informasi terakhir dalam kondisi sakit. Bahkan ada beredar kabar bahwa Bupati Ponorogo sesaat setelah proses Pilkada, terbang ke Balikpapan Kalimantan Timur sebagai daerah asal yang bersangkutan,”ucapnya.

Baca:  Terkait Tiga DPO, KPK Geledah Kantor Pengacara di Surabaya

Agus Subyantoro berharap hasil dari Pilkada serentak yang juga diikuti oleh Incumben Ipong Muclisoni dan berdasarkan hasil quick count kalah dari penantangnya, tidak menjadi alasan untuk tidak mengijinkan Kepala Dinas PUPR dan Kimpraswil untuk menghadiri didang di PTUN.

“Apabila dalam persidangan berikutnya tergugat tidak hadir sampai dengan 3x berturut-turut, maka sidang akan dilanjutkan tanpa kehadiran tergugat (Verstek) dan bisa diputus secara Verset, dan tentunya ini akan menguntungkan pihak penggugat,”tegas Agus.

Menurut Agus Subyantoro, kekalahan Incumben dalam Pilkada di Ponorogo, secara politis memang diluar dugaan. Karena Incumben didukung koalisi besar dengan sumber daya dan sumber dana yang besar pula.

“Tentunya secara politis akan berpengaruh terhadap kebijakan politis dalam 5 tahun kedepan dan posisi serta karier beberapa pejabat teras di Pemkab Ponorogo menjadi terancam,”tegasnya.

Baca:  Nelayan Bersholawat Sambut Ramadhan

Lebih lanjut dikatakan Agus,” apalagi disatu sisi anggaran PEN yang seharusnya digunakan sebagai pembiayaan proyek banyak digugat oleh beberapa pihak di Kabupaten Ponorogo. Termasuk dugaan hilangnya Perda/Perbup No. 6 Tahun 2020 tentang APBD P yang tiba-tiba hilang dari website resmi Sekretariat Dewan, JDIH dan website Pemkab Ponorogo. Ini semakin memunculkan kecurigaan terhadap penghentian tender/ lelang secara semena-mena dan inprosedural yang saat ini digugat oleh klien kami,”pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR dan Kimpraswil Kabupaten Ponorogo Jamus Kunto saat dikonfirmasi awak media melalui pesan singkat aplikasi WhatsApp mengatakan,” belum bisa hadir karena dalam proses penunjukan pengacara,”ucapnya.( Amar_kanalindonesia.com)