Sekretaris Golkar Mubar, Sebut Pembahasan APBD Mubar 2021 Cacat Hukum

MUNA BARAT, KANALINDONESIA.COM: Sekretaris DPD II Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Muna Barat (Mubar) Laode Agus menilai pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Mubar Tahun 2021 adalah masalah besar, hal ini disebabkan belum adanya Pemerintahan defenitif di Mubar pasca mundurnya Laode M. Rajiun Tumada sebagi Bupati Mubar.

Agus menjelaskan, Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Mubar 2021 tentunya tidak bisa ditanda tangani oleh Plt. Bupati Mubar Achmad Lamani karena bertentangan dengan surat keputusan Mendagri nomor 118/5082/OTDA

Dimana Pemda mubar dalam menyodorkan dokumen RAPBD mestinya harus ada rekomendasi dari Kemendagri, namun hal ini tidak terjadi, artinya kata Agus, ada kesan yang dipaksakan dalam pembahasan tersebut, DPRD Mubar tentunya harus paham dengan aturan tersebut, jika mereka tidak paham maka sebaiknya mundur jadi anggota DPR karena tidak paham tupoksinya,”jelas Agus dikutip dari rilis yang diterima Kanalindonesia.com, Rabu, (30/12/2020).

Baca:  Deklarasikan Dukungan Pilkada 2018, DPD PKS Jombang Tandatangani MOU Dengan Golkar

Di dalam Permendagri nomor 1 tahun 2018 tentang perubahan permendagri 76 tahun 2016 jelas tugas dari pada Plt. Bupati, Gubernur dan Walikota, tapi hal ini tidak dilakukan oleh Achmad Lamani sebagai PLT bupati Mubar, jika kemudian dokumen APBD ini ditanda tangani oleh beliau maka itu merupakan kesalahan fatal, dan ini bisa berujung pidana.

“Negara ini berasas hukum bukan kekuasaan, jadi Mubar harus taat asas hukum bukan buat aturan sendiri,” ujar Agus

Saya akan secepatnya mengkonfirmasi ini kepada ketua DPD Golkar Mubar, Karena beliau salah satu anggota DPRD Mubar,”tambahnya.

Ia selalu sekretaris partai Golkar muna barat mengecam langkah – langkah yang dilakukan oleh eksekutif dan legislatif mubar. Secara kelembagaan ia juga menyampaikan kepada 3 anggota DPR dari partai Golkar untuk tidak mengikuti agenda pembahasan APBD tersebut.
Apabila ada yang mengingkari hal itu ia akan bersurat ke DPD I Golkar untuk mengeluarkan rekomendasi teguran pertama kepada anggotanya. Apabila surat teguran pertama tidak diindahkan maka ia tak segan untuk mengeluarkan kembali rekomendasi surat teguran keras. Hal itu lalukan ia karena kepentingan rakyat Mubar secara keseluruhan.

Baca:  Pembangunan Pabrik Tebu Ditolak Mahasiswa, Sekda Mubar: Jangan Ditolak Itu untuk Kemajuan Daerah

“Anda semua anggota DPR dari Mubar ditunjuk oleh rakyat menjadi wakil kami agar bisa berdiri Otonom dan mandiri,” ucap Agus.

Ia melihat di lembaga legislatif tidak mandiri dalam mengambil keputusan, ada intervensi dari luar yang mempengaruhi mereka sehingga pembahasan APBD yang terburu – buru dan melanggar Kepmen.

“Ini saya indikasikan ada unsur tekanan dengan membangun konspirasi agar dana rakyat dirampok dengan cara- cara yang tidak normatif,” ucap mantan Aktivis Universitas Haluoleo (UHO) ini.

Anda semua hati – hati, ini menyangkut kesejahteraan umat, jangan kalian korbankan, jika kami tau dan ada indikasi konspirasi saya pastikan teman – teman anggota DPRD dan Plt. Bupati Mubar saya buat tidak bisa nyenyak tidurnya,”tutup Agus.( Jaya_kanalindonesia.com)

Baca:  Pandemi COVID-19, Baguna dan PDIP Ponorogo Bagi Masker, Telur Asin dan Jadwal Imsakiyah