Upaya Kemenkes dalam Pelayanan Kesehatan Pascagempa M6,2 Sulbar

JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia mempersiapkan dua pusat layanan kesehatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan pascagempa M6,2 di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar).

Hal ini dijelaskan oleh Kepala Pusat Krisis Kemenkes Dr. Budi Sylvana bahwa dua pusat pelayanan kesehatan yang tersedia antara lain Rumah Sakit Kapal dan Puskesmas.

“Dua pusat layanan kesehatan yang dapat digunakan masyarakat yaitu Rumah Sakit Kapal dan Puskesmas,” ucap Budi dalam Konferensi Pers Penanganan Bencana Pascagempa M6,2 Sulbar, Selasa (19/1).

Kemudian Budi mengungkapkan pihak TNI turut berperan dalam pengoperasian Rumah Sakit Kapal yang digunakan untuk pelayanan kesehatan masyarakat terdampak.

“Pihak TNI turut membantu satu Rumah Sakit Kapal dari Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) dr. Soeharso-990 (SHS-990) dari Komando Armada II (Koarmada II) Surabaya yang saat ini sudah di Mamuju” ujar Budi.

Baca:  Pascagempa Sulbar, Kemenkes Lakukan Screening dan Testing COVID-19

Budi juga menambahkan ada tambahan satu rumah sakit terapung dari Airlangga Surabaya.

“Ada tambahan lagi satu rumah sakit terapung dari Airlangga Surabaya sehingga esok hari (20/1) mudah-mudahan sudah sampai dan dapat segera dioperasikan untuk pelayanan kesehatan,” tambah Budi.

Selanjutnya, Budi juga menjelaskan bahwa tiga puskesmas yang ada di Kabupaten Mamuju telah mulai kembali beroperasi.

“Baru kemarin awalnya memang semua Puskesmas tidak ada pelayanan, namun hari keempat kemarin alhamdulillah semua puskesmas sudah melaksanakan fungsi-fungsinya dengan baik sehingga pelayanan kesehatan untuk masyarakat terdampak mulai dapat terlaksana dan diharapkan terus berjalan secara optimal,” tuturnya.

Mengenai pelayanan rumah sakit, total dari empat rumah sakit yang ada di Kabupaten Mamuju, hanya dua rumah sakit yang dapat beroperasi, yaitu Rumah Sakit Regional dan Rumah Sakit Bhayangkara.

Baca:  Kemenkes Luncurkan SIAP Kemenkes dan Bimtek SP4N -LAPOR!

Saat ini Kemenkes tetap mengatur kebutuhan tenaga dokter ahli di Provinsi Sulawesi Barat sehingga mampu memenuhi layanan kesehatan pascabencana gempa tersebut.