DPRD Jatim Desak Gubernur Cari Solusi Ke Kemendagri Terkait Kosongnya 14 Kepala OPD Pemprov Jatim

SURABAYA KANALINDONESIA.COM : Masih banyaknya posisi kosong Kepala Dinas di 14 OPD yang ada di Lingkungan Pemprov Jatim, membuat DPRD Jatim prihatin. Ketua DPRD Jatim Kusnadi mengaku kondisi kosongnya kepala OPD ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah masa lalu yang sempat melakukan moratorium di Jatim atau menghentikan penerimaan PNS baru karena jumlah PNS saat itu mengalami overload sehingga membebani anggaran daerah. “Ini lah yang menyebabkan kemudian terjadi kesenjangan yang cukup panjang. Akhirnya beberapa orang yang memiliki posisi di esolon 3 tidak bisa melompat ke eselon 2 karena belum menempuh tahapan menuju ke eselon 2,. Sedang posisi eselon 2 atau kepala dinas kosong akibat masuk usia pensiun,” ungkap Kusnadi ditemui di ruang Ketua DPRD Jatim, Senin (25/1/2021).

Baca:  Gubernur Jatim Dukung Raperda Yang Melindungi dan Meningkatkan Kesejahteraan Perawat

Duakui Kusnadi eselonisasi dan jenjang kepangkatan memang menjadi syarat mutlak yang tidak bisa diacuhkan, namun akibat meratorium ini timbul mandeknya kaderisasi di lingkungan pemprov Jatim yang puncaknya terjadi saat ini. Karenanya Kusnadi meminta kepada Kementrian Dalam Negri untuk membuat diskresi pejabat yang ada bisa menjabat secara devinitif, “Sekarang kan 14 orang ini masih berstatus Plt, dan tidak bisa menjadi pejabat devinitif karena tidak memenuhi syarat yang sudah ditetapkan. Maka kami berharap ada diskresi dari Depdagri agar pejabat pejabat yang belum melalui berbagai jenjang pendidikan sesuai acara untuk mengisi jabatan kosong ini bisa segera mengisi jabatan kepala OPD yang kosong ini,” kata politisi PDIP Jatim.

Baca:  Curi Listrik Tegangan Tinggi, Hakim Vonis PT Cahaya Citra Alumindo Denda Rp 2,5 Miliar

Untuk itu DPRD, kata Kusnadi berharap agar Gubernur dan Sekdaprov Jatim segera berkonsultasi ke pihak Depdagri untuk memastikan ada solusi agar jabatan kosong ini segera terisi. “kita tahu PLt itu kan terbatas kewenangan dan waktu nya. Kami sarankan agar Gubernur dan sekda segera berkonsultasi ke Depdgari untuk mencari solusi persoalan ini. Sekedar mengingatkan akibat moratorium ini banyak juga pejabat ditingkat kasi atau kasub yang tidak memiliki anak buah, kan parah ini. Maka Gubernur dan sekda harus segera melakukan upaya untuk menyelesaikan persoalan ini secepatnya,” pungkasnya. Nang