Penerima Prorgam UPPO Tunggu Alat untuk Produksi Pupuk, Disperta Bantah Kordinir Alat

Kepala Disperta Jombang, Priadi

JOMBANG, KANALINDONESIA.COM:  Program bantuan Unit Pengelolahan Pupuk Organic (UPPO) dari Kementrian Pertanian (Kementan), di Kabupaten Jombang, Jawa Timur hingga saat ini belum berjalan sebagaimana mestinya. Dtengarai salah satu penyebabnya adalah penerima bantuan senilai Rp200 juta itu belum memiliki alat pengelola pupuk organic (APPO), dari Dinas Pertanian (Disperta) Jombang.

”Ini untuk APPO ya kita sudah pesen. Mungkin satu minggu lagi,” kata Sunari pengelola UPPO Gapoktan Diwek.

Ia menegaskan jika, untuk APPO ini, ia sudah membayar secara lunas, namun untuk alat tersebut masih menunggu informasi dari Disperta Jombang.

“Ini datangnya menunggu dari Disperta. Nanti kalau sudah datang kami dikabari,” paparnya.

Ia mengaku saat ini, hampir seluruh penerima bantuan belum bisa melakukan proses produksi pupuk organic, yang menjadi tujuan utama dari program tersebut. ”Kalau itu ya menunggu APPOnya datang baru kita melakukan produksi,” tukasnya.

Baca:  Kapolres Trenggalek Pastikan Kondisi Rutan Aman Kondusif

Menanggapi hal tersebut, Kepala Disperta Jombang, Priadi mengatakan, untuk bantuan UPPO ini dinas hanya sebatas mefasilitasi saja. ”Jadi uang dari Pemerintah Pusat langsung dikirim ke rekening penerima bantuan. Dinas hanya mefasilitasi saja,” ungkapnya.

Disinggung terkait adanya pernyataan dari penerima bantuan menunggu APPO dari Disperta, Priadi membantah hal tersebut. Selama ini dinas tidak terlibat apapun dalam program UPPO. Bahkan, dinas tidak pernah mengintervensi untuk APPO harus membeli dimana. ”Jadi itu terserah urusannya penerima bantuan untuk membeli dimana,” ucapnya.

Meski demikian, ia mengaku jika saat ini tim dari Disperta sedang melakukan monitoring ke 21 titik penerima bantuan UPPO. Mengingat pada tanggal 15 bulan Februari, semua penerima bantuan harus sudah melakukan produksi pupuk organic. ”Ini kami melakukan monitoring ke lapangan apakah benar ada alat-alat dari bantuan itu,” imbuhnya.

Baca:  291 Warga Sidoarjo Terjaring Razia PSBB, Hasilnya Tiga Orang Reaktif

Lebih lanjut ia mengaku untuk laporan pertangg jawaban (LPJ) UPPO, yang seharusnya diserahkan ke Pemerintah Pusat masih belum bisa diserahkan karena masih belum lengkap.  ”Untuk kondisi kelepangkapan masing-masing penerima ini kami belum tahu. Menunggu hasil monitoring seperti apa. Setelah monitoring kami baru bisa menjelaskan,” katanya.

Saat disinggung target para penerima bantuan harus melengkapi kapan. Priadi menjelaskan, penerima bantuan harus bisa memproduksi pupuk pada pertengahan Februari nanti. ”Ya tanggal 15 Februari itu harus dilengkapi semua,” tegasnya.

Saat ditanya terkait ada satu desa yang menolak bantuan tersebut seperti Desa Ngudirejo, Kecamatan Diwek. Priadi menjelaskan, sebelum keluar SK (Surat Keterangan) desa tersebut sudah menolak.

Baca:  Tetap Peduli Ditengah Covid-19, PDI-P Lamongan Gencar Bakti Sosial

”Jadi itu tidak bisa dialihkan. Karena yang menentukan desa mendapat bantuan dari Pemerintah Pusat. Kami hanya mendapat SK desa mana saja yang mendapat bantuan,” paparnya.

Ketika ditanya dimana saja bantuan tersebut berada. Priadi mengaku tidak hafal. ”Yang jelas ada 21 titik tapi saya tidak hafal,” pungkas Priadi.

Seperti diberitakan sebelumnya, bantuan UPPO dari Kementan di Kabupaten Jombang, belum berjalan secara maksimal. Pasalnya, bantuan tersebut belum lengkap. Yakni alat untuk memproduksi pupuk organic belum ada.

Parahnya, hingga kini para penerima program tersebut, belum memiliki kemampuan untuk mengolah kotoran sapi menjadi pupuk organic.(El)