Tahun 2020 Angka Kekerasan Terhadap Perempuan Tinggi. WCC Jombang : Urgensi Sahkan RUU PKS

JOMBANG, KANALINDONESIA.COM:  Selama tahun 2020 tingkat Women Crisis Center (WCC) Jombang mencatat, kekerasan terhadap perempuan tinggi. Sebut urgensi di sahkannya RUU PKS jadi solusi.

Tahun 2020 WCC Jombang, menangani 83 aduan kasus kekerasan terhadap perempuan. Dari 83 kasus, sebanyak 48 kasus merupakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), terdiri dari 6 Kasus kekerasan Terhadap Anak (KTA)
dan 40 kasus Kekerasan terhadap Istri (KTI) dengan pelaku adalah suami dan 1 kasus pelaku adalah saudara.

“Selanjutnya 35 kasus merupakan kekerasan seksual. Terdiri dari 11 Kasus Perkosaan, 7 kasus pelecehan seksual dan 14 kasus kekerasan dalam pacaran, 2 kasus incest dan 1 kasus trafficking,” kata Ana Abdillah, Direktur WCC Jombang. Jum’at (29/1/2021).

Dalam proses penanganan kasus kekerasan, dilatakannya, perempuan kerap menghadapi banyak tantangan. Mulai tingkat penyidikan sampai proses pemeriksaan di pengadilan.
Dari 48 Kasus KDRT yang diterima WCC Jombang sebanyak 22 kasus berujung pada perceraian.

“15 kasus disebabkan perselingkuhan, 15 kasus penelantaran, 3 kasus marital rape, 1 kasus perebutan hak asuh anak. Sepanjang 2020 tidak ada kasus KDRT yang masuk ke ranah pidana. Upaya penyelesaian yang ditempuh adalah musyawarah dengan melibatkan pemerintah desa,” jelasnya.

Baca:  Polisi Berkostum Gajah Mada Terjun Ajak Masyarakat Blitar Disiplin Kenakan Masker

Setidaknya, tercatat 2 kasus KDRT yang diselesaikan dengan cara ini. Hal ini menunjukan bahwasanya program perlindungan terhadap perempuan belum sepenuhnya dirasakan korban hingga ke lingkup desa.

Ana melanjutkan, beberapa korban yang lain tidak bisa menuntut pertanggung jawaban pelaku untuk memenuhi kewajibannya. Sehingga seringkali kasus penelantaran, korban akan memilih jalur perdata (cerai gugat).

“Pilihan ini justru mengabaikan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak, beberapa permasalahan pasca putusan cerai seringkali membuat perempuan harus menanggung sendiri kebutuhan anak tanpa bantuan mantan suami,” ungkapnya.

Keberadaan kebijakan terkait akses keadilan dalam layanan hukum, menurutnya masih sulit dijangkau oleh korban. Sebagaimana Perda No 10 tahun 2017 tentang Bantuan kepada masyarakat miskin, yang secara teknis diatur dalam Peraturan Bupati (Perbub) Kabupaten Jombang Nomor 22 Tahun 2018.

Baca:  Sinergi untuk Negeri di HUT TNI ke 75, di Jombang Gowes Bareng Guyub Kompak

Berdasarkan catatan WCC Jombang, dari 22 korban yang berhadapan berproses secara perdata, tidak satupun yang mendapat akses bantuan hukum secara cuma-cuma.

“Beragam tantangan juga dihadapi oleh 35 perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Diantaranya 10 kasus masih dalam proses penanganan, 5 kasus proses hukum tidak berlanjut,” ujarnya.

Hal ini disebabkan karena adanya upaya perdamaian antara korban dan pelaku baik dengan pemberian ganti rugi maupun adanya perkawinan anak.

Sementara itu ia juga mencontohkan, ada 4 kasus berstatus DPO, yang sejak laporan hingga saat ini masih belum ada kejelasan hukum. Kemudian 1 kasus tidak bisa diproses secara hukum karena belum diakomodir oleh hukum positif yang berlaku di Indonesia.

“Penting untuk mendukung pengesahan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) yang mengatur tentang eksploitasi seksual jika korbannya berusia dewasa,” imbuhnya.

Kompleksitas kebutuhan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan seharusnya
berbanding lurus dengan sinergisitas seluruh stakeholder yang ada di kabupaten Jombang.

Fakta yang ada justru masih banyak kasus kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan seksual belum mendapat perlindungan secara optimal terlebih dimasa pandemi. Jam layanan yang terbatas serta akses yang jauh membuat korban sulit mengakses layanan yang menjadi kebutuhannya.

Baca:  Forkompimda Gresik Jangan Lengah, Begini Kata Qosim

Diantaranya program pemulihan trauma psikologis, pemulihan medis, jaminan penegakkan hukum serta reintegrasi sosial dari pemerintah yang seharusnya didapatkan korban.

Kabupaten Jombang sendiri memiliki seperangkat Regulasi yang cukup komprehensif dalam pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan dan kelompok rentan lainnya.

“Perda Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender, Perda Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, serta Perbub Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem
Layanan Rujukan Terpadu Terintegrasi dengan Penanganan Perempuan Korban Kekerasan,” bebernya.

Adanya regulasi-regulasi tersebut nyatanya belum mampu mencapai komprehensifitas dalam implementasinya. Maka optimalisasi kebijakan perlindungan bagi perempuan dan anak harus dibarengi dengan penguatan
pengetahuan, peningkatan kebijakan dan anggaran, penguatan kelembagaan serta sosialisasi di masyarakat.(GIT)