Sidang Pelanggaran Pilkada Ponorogo, Bawaslu Akui Tidak Tahu Video Intern Laporan Mbah Beny Bisa Bocor

PONOROGO, KANALINDONEIA.COM: Pengadilan Negeri (PN) Ponorogo menggelar sidang  pelanggaran kampaye dalam Pemilukada Ponorogo 9 Desember 2020 atas terdakwa Beny Sulistiyanto alias Mbah Beny dengan agenda sidang pemeriksaan saksi-saksi, Senin (01/02/2021).

Kasus  dugaan pelanggaran kampanye dengan Tempat Kejadian Perkara (TKP) berada di rumah Imam Kateni di jalan Tertulis, Dusun Demung, Desa Sukosari, Kecamatan Babadan, Ponorogo pada Jumat (13/11/2020) lalu.

Sejumlah saksi yang dihadirkan  oleh  Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo, sangat menarik disimak, karena fakta persidangan yang terungkap pada pemeriksaan terhadap saksi Marji Nurcahyo Devisi Hukum dan Penindakan pelanggaran kampaye Bawaslu Ponorogo yang ketika ditanya pengacara, terkait bagaimana video laporan intern dari Panwascam bisa bocor ke medsos, Marji menyatakan tidak tahu.

Baca:  Marak Penipuan Jasa Lelang Pegadaian Online, Begini Modusnya

“Saya bersumpah demi Tuhan saya tidak tahu dan saya pribadi tidak membocorkannya, “jawab Mardji Nur Cahyo dihadapan Majelis Hakim.

Marji Nur Cahyo juga kebingungan saat diminta menjelaskan  apakah Beny Sulistianto yang bukan juru kampanye  mengisi acara kampanye yang dituduhkannya.

Menurutnya,  setiap orang boleh menjadi juru kampaye dan pernyataan tersebut bertentangan dengan saksi dari Agus Fauzi Huda salah satu Komisioner KPU Ponorogo. Pernyataan Marji Nur cahyo Juga berubah- ubah saat menjawab pertanyaan pengacara apakah Bawaslu sudah melakukan tindakan pemberian peringatan ketika pesan moral yang disampaikan Beny Sulistyanto dalam acara pengkaderan sudah melenceng.

“Sudah, kita sebelumnya sudah memberikan peringatan. Tapi kalau pembubaran belum kita lakukan karena harus koordinasi dengan kepolisian,”jawab Marji di persidangan.

Baca:  Presiden Jokowi Pimpin Renungan Suci di TMP Kalibata

Siswanto, kuasa hukum dari terdakwa Beny Sulistyanto mengatakan, tindakan Bawaslu Ponorogo kurang profesional. Video yang didokumentasikan hanya Mbah Beny saja.  Mbah Beny tidak kampnye karena itu pengkaderan. Dari KPU sudah jelas dikatakan yang boleh menjadi Jurkan apabila diajukan tim sukses, tim relawan atau orang lain yang didaftarkan ke KPU.

“Dan Mbah Beny tidak terdaftar menjadi jurkan di KPU, berarti Mbah Beny harusnya tidak boleh kampanye. Sehingga karena sudah melenceng, harusnya ketika Mbah Beny berbicara diberi peringatan atau dibubarkan. Tapi itu tidak dilakukan oleh Bawaslu, tapi tiba-tiba malah memproses hukum. Ini ada apa dengan bawaslu?, “ ungkap Siswanto kepada awak media.

Diketahui, dari pantauan kanalindonesia.com diruang persidangan Pengadilan Negeri (PN) Ponorogo pada juga terungkap fakta persidangan yang menarik. Dimana Panwas desa, Deni Latifah hanya diminta menandatangani oleh Panwascam terkait isi laporan form A ke Bawaslu, sedangkan isi laporan yang membuat Panwascam termasuk perintah untuk mengambil video Mbah Beny juga atas perintah Panwascam.

Baca:  Gelar Sidak, Dinas LH Ponorogo Temukan Dua Rumah Pemotongan Ayam Belum Miliki IPAL

Ada 8 Saksi yang dihadirkan oleh JPU pada sidang  di Pengadilan Negeri (PN) Ponorogo Senin(01/02/2021) yaitu Purwanir saksi  pelapor, Imam Kateni (pemilik rumah), Ihwan Redi (panitia kegiatan pengkaderan),  Deni Latifah (Panwas Desa).  Ahmad Abda Yudi (Panwascam Bababan),  Agus Fauzi Huda (Komisioner KPU Ponorogo), Marji Nur cahyo ( Bawaslu Ponorogo)  dan Sri  Pamungkas ( saksi ahli  bahasa dari STKIP Pacitan).  Sementara untuk Ardian, sang pelapor malah tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang jelas.(Tim)