TNI AL Bersinergi Dengan BPK RI, TNI AL Bertekad Pertahankan Opini WTP

JAKARTA, KANALINDONESIA.COM TNI AL dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) bersinergi dalam pelaksanaan pemeriksaan sehingga hasilnya bermanfaat sebagai koreksi atas laporan keuangan TNI AL menjadi lebih baik. TNI AL bertekad untuk dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan usaha keras bersama. Harapan disampaikan Inspektur Jenderal Angkatan Laut (Irjenal) Laksamana Muda TNI Moelyanto, M.Si (Han) saat menyampaikan Taklimat Awal Pemeriksaan BPK RI terhadap laporan keuangan Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI dan TNI tahun 2020 pada Unit Organisasi (UO) TNI Angkatan Laut di Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (2/1/21).

Beberapa langkah yang dilakukan untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yaitu menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait manajemen aset, menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan, melaksanakan rapat pemantauan antara TNI AL dengan BPK, menyusun tanggapan temuan BPK dan melaksanakan review penyusunan laporan keuangan TNI AL.

Baca:  Wujudkan Swasembada Pangan, Kuncinya Cegah Alih Fungsi Lahan

Hal ini sejalan dengan Program Prioritas Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M., dalam peningkatan program-program yang mendukung penguatan Reformasi Birokrasi (RB).

Dalam sambutannya, Irjenal mengatakan, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan keuangan dan tanggung jawab keuangan negara, dijelaskan bahwa harus ada kesesuaian atas laporan keuangan kementerian dan lembaga dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

“Perlu adanya pemeriksaan BPK untuk meyakinkan bahwa laporan keuangan yang telah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan sesuai dengan perundang-undangan,” jelas Irjenal.

Baca:  Peti Kemas TPS Naik

Lebih lanjut Irjenal menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI pasal 69 disebutkan bahwa pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan anggaran pertahanan negara oleh TNI dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

“Dari hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan ini, nantinya akan diperoleh opini atas laporan keuangan Kemhan dan TNI,”pungkasnya.

Selain dihadiri langsung oleh Wakil Penanggung Jawab I Tim Hendra Gunawan, S.E., M.Si., A.K., C.A., A.C.P.A., beserta Tim BPK, Ses Itjenal dan Irben Itjenal kegiatan ini juga diikuti secara virtual para pejabat utama Mabesal, para Pimpinan Kotama TNI AL, para Kepala Dinas Jajaran Mabesal, para Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Danlantamal), Danpasmar 2, Dandenma Mabesal, Karumkital dr. Ramelan, Kaladokgi R.E. Martadinata, Karumkital dr. Mintohardjo, Karumkital dr. Midiyato Suratani, Kadopusbekbar, Kadopusbektim dan Kaarsenal.@wn

Baca:  Resmi, Binance dan Tokocrypto Perdagangkan Stablecoin Berbasis Rupiah BIDR