Kasus Korupsi Perpusdes. Link : Biaya Politik Terlalu Tinggi, Tak ada Keteladanan

JOMBANG, KANALINDONESIA.COM: Tanggapi indikasi kasus korupsi proyek pengadaan Perpusdes. Direktur Link (Lingkar Indonesia untuk Keadilan) Jombang, Aan Ansori sebut kasus korupsi marak terjadi di Jombang karena biaya politik tinggi serta tidak ada keteladanan.

“Seluruh kasus korupsi di Jombang itu sebenarnya muaranya satu. Yaitu biaya politik yang tinggi. Untuk menduduki jabatan tertentu itu satu orang harus membayar mahal,” ucapnya pada wartawan pada Rabu (3/2/2021).

Seperti informasi yang ia terima, misalkan untuk level perangkat desa saja harga untuk menduduki posisi tersebut bisa Rp 150 sampai 250 juta.

“Kalau Info ini benar dan saya meyakini benar. Bayangkan untuk perangkat desa saja begini, bayangkan ketika ingin menjabat harus mengeluarkan biaya yang banyak nanti bagaimana jika sudah menjabat, kemungkinan akan melakukan kapitalisasi jabatan,” jelasnya.

Baca:  PSDKP dan Polisi Datangi Pemeliharan Ikan Arapaima di Jombang

Aan melanjutkan, hal ini tidak untuk Perpusdes saja, namun untuk proyek lainnya Karena menurutnya, hal seperti itu sangat mudah untuk di kapitalisasi.

“Saya tidak mengatakan perangkat bermain, tetapi bisa bayangkan untuk menduduki jabatan perangkat desa saja butuh biaya besar apalagi kepala dinas dan lainnya,” ujarnya.

Tak hanya itu, faktor lain yang menyebabkan tindak korupsi masih marak di Jombang karena minimnya keteladanan. “Kenapa kok banyak sekali, baik yang sudah di sidik atau hanya sekedar rasan-rasan di masyarakat? Karena bupati dan wabup tidak menunjukkan satu hal khusus sebagai panglima untuk memerangi korupsi,” katanya.

Kemudian, tidak mungkin, jika kasus korupsi seperti ini tidak diketahui oleh elit politik. “Ini proyek yang diketahui banyak orang, baik eksekutif maupun legislatif. Tidak mungkin orang dalam elit politik tidak tahu kasus ini,” tuturnya.

Baca:  Pasien Sembuh COVID-19 Jatim Tembus 10 Ribu, Sisakan 3 Daerah Zona Merah

Ia juga bersyukur, pihak Kejaksaan Negeri Jombang mengendus indikasi korupsi Perpusdes ini, meskipun masih minim penindakan soal kasus korupsi.

“Saya bersyukur kejaksaan mengendus kasus ini. Agar semua kasus yang sama bisa ditindak. Saya percaya kalau kepala (bupati dan wabup) tegak lurus, tidak mungkin korupsi bisa mendera seperti ini,” tukasnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Jombang geledah tempat percetakan buku. Karena mencium aroma Indikasi tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan buku Perpusdes.

Penggeledahan oleh tim penyidik kejaksaan ini dilakukan di CV Media Mentari, milik CS di Jalan Mawar Desa Banjardowo, Kecamatan Jombang, pemenang tender proyek pengadaan bantuan buku Perpusdes RI tahun 2019 pada Senin (18/1) lalu. Usut di usut, kasus ini rupanya sudah masuk ke kejaksaan dan dalam tahap penyidikan.(GIT)

Baca:  Plt Bupati Trenggalek Ajak Masyarakat Bangkit Jaga Persatuan di Harkitnas