Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jombang Harus DiPermudah

JOMBANG, KANALINDONESIA.COM: Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki Hak Asasi Manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat, namun sebagian besar penyandang disabilitas di kabupaten Jombang hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas.

Dengan adanya UU RI nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang Disbilitas pada Pasal 1 Ayat 6 Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas. Ayat 7 Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri. Ayat 8 Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan. Ayat 13 Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Baca:  Ditemukan Jenazah Wanita Mengapung di Sekitar DAM Sungkur Jambon Ponorogo

Pada Pasal 27 Ayat 1 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Ayat 2 Dalam hal efektivitas pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib merumuskannya dalam rencana induk.

Seperti kebijakan yang diambil Menteri Sosial Tri Rismaharini yang menggandeng organisasi penyandang disabilitas untuk mensinkronkan data disabilitas.

Melihat hal demikian, Pembina Penyandang Disabilitas, M Faizudin Fil Muntaqobat mendorong kepada Dinas Sosial Kabupaten Jombang untuk melibatkan organisasi penyandang disabilitas Jombang dalam proses pendataan penyandang disabilitas pada system DTKS, dikarenakan masih banyak penyandang disabilitas Jombang yang belum terdata.

Baca:  Setelah Jalani Swab 22 dan12 Kali, Dua Pasien Positif COVID-19 Ponorogo Dinyatakan Sembuh

Ini dalam rangka upaya untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas, serta mewujudkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas Jombang,” terang Gus Faiz panggilan akrab dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Selasa (09/02/2021).

Dengan kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dan sebagai wujud kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik,” pungkasnya.