PPKM Mikro di Jombang Sudah Berjalan, Begini Tanggapan Pemdes hingga Anggota Dewan

Kartiyono, sekretaris komisi A, DPRD Jombang

JOMBANG, KANALINDONESIA.COM: Penerapan PPKM (Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Mikro di beberapa desa di Kabupaten Jombang yang sudah berjalan sejak Rabu (9/2) lalu. Meskipun begitu kebijakan ini dapat tanggapan dari beberapa pihak.

Salah satunya datang dari Kepala Desa Kepatihan Erwin Pribadi yang desanya ditunjuk menerapkan PPKM Mikro mengatakan karena belum ada standart yang jelas, pihaknya menerapkan sesuai keputusan Mendagri no 3/2021.

“Normatif saja, sesuai Memdagri no 3/2021. Meski saya sendiri belum paham betul, 4 tugas posko PPKM,” ucapnya pada wartawan pada Senin (15/2/2021).

Empat tugas posko PPKM diantaranya seperti pencegahan, penanganan, pembinaan dan pendukung pelaksanaan penanganan pelaksanaan Covid 19 di tingkat desa dan kelurahan.

“Jika bupati tidak menindaklanjuti dalam bentuk surat, yang juga mewajibkan desa yang non PPKM melaksanakan standar prokes ketat, penunjukan 7 desa sebagai PPKM mikro sia-sia,” ujarnya.

Baca:  Dugaan Perselingkuhan Oknum Anggota Dewan, Berujung Saling Lapor

Ketika ditanya bagaimana sistematika penunjukan desa yang menerapkan PPKM Mikro, ia menjawab tidak mengetahui. Juga penunjukan yang dilakukan belum ada koordinasi dengan pihak desa dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab).

“Itu yang saya tidak tau. Katanya sebatas angka terkonfirmasi tertinggi dalam 1 desa atau RT. Belum ada tau-tau muncul 7 desa sebagai PPKM,” jelasnya.

Sementara itu, dikonfirmasi terpisah, anggota DPRD Jombang, Kartiyono selaku sekertaris Komisi A DPRD Jombang menyebut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di tengah pandemi, jika tidak diimbangi dengan disiplin kolektif, hanya akan sia-sia.

“Kuncinya itu pemberlakuan apapun
baik itu PSBB, PPKM, bahkan PPKM Mikro sekalipun jika tidak di Barengi disiplin Kolektif ya akan sia-sia,” ujarnya.

Efektif dan tidaknya pemberlakuan PPKM Mikro ini nantinya dilihat setelah waktu pelaksanaan. Lalu, penerapan PPKM Mikro ini dikatakannya akan punya dampak ekonomi yang sangat serius jika hal itu terus menerus di lakukan secara simultan.

Baca:  Relawan Prabowo-Sandi Jatim Harus Tetap Solid

“Saat ini roda ekonomi sudah mulai berputar. dengan diberlakukan pembatasan jam buka bagi semua pelaku usaha termasuk PKL, sekalipun tentunya akan sangat berdampak kurang menguntungkan bagi pelaku usaha mikro terlebih para pedagang kaki lima yang pada umumnya mulai melakukan kegiatan usahanya pada sore hingga malam hari,” terangnya.

Anggota DPRD Jombang dari fraksi PKB ini juga menyebut, pemberlakukan PPKM Mikro, harus dibarengi dengan pemetaan zonasi. “Tak kalah penting lagi adalah skema PPKM Mikro harus dibarengi pemetaan zonasi yang jelas agar tidak di sama ratakan, sebab kasihan rakyat yang akan semakin susah dalam mecukupi kebutuhan hidupnya saat seperti sekarang,” bebernya.

Meskipin begitu, ia memaklumi kegelisahan pemerintah dalam mengendalikan penyebaran Covid 19 di Kabupaten Jombang, yang mana saat ini menjadi Kabupaten /kota yang berstatus zona merah di Provinsi Jawa Timur.

Baca:  Setelah KPK Geledah Kantor di Jombang , Sekda Bukan Tersangka, Tapi Pintu Masuk Usut Korupsi Jama'ah

“Namun demikian apapun keputusanya tetap harus memperhatikan aspek sosial dan Ekonomi. Sebab dampaknya akan sangat terasa bagi masyarakat,” pungkasnya.

Satgas (Satuan Tugas) Covid 19 Kabupaten Jombang sudah memberlakukan PPKM skala Mikro di tujuh desa dengan kasus konfirmasi positif 10 orang setiap desa. Mulai tanggal 9 hingga 22 Februari mendatang.

Pemberlakuan PPKM Mikro ini dilakukan, sebagai langkah antisipasi pengurangan aktifitas warga, juga melihat Kabupaten Jombang yang kembali berstatus zona merah dengan resiko penyebaran Covid 19 tinggi.

Tujuh deesa tersebut diantaranya Desa Jombatan, Sengon, Kepatihan, Kepanjen, Candimulyo, Plandi, di Kecamatan Jombang dan satu desa, yaitu Desa Rejoagung di Kecamatan Ploso.(GIT)