Kejari Jombang Tetapkan Tersangka Kasus Korupsi, Penyelewengan Penyaluran Pupuk Subsidi Jombang Tahun 2019

JOMBANG, KANALINDONESIA.COM: Rugikan negara Rp 431 juta atas kasus penyelewengan penyaluran pupuk bersubsidi di Jombang tahun 2019, Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Sumber Rejeki di Desa Kauman, Kecamatan Mojoagung, Jombang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang.

Ia adalah Solahudin, yang baru saja ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi penyaluran pupuk bersubsidi. Penetapan Solahudin sebagai tersangka ditetapkan pada Selasa (16/2). Hal itu disebabkan ulahnya yang melakukan tindak korupsi hingga mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 431 juta.

Solahuddin sendiri ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil ekspos perkara dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan pada penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Jombang tahun 2019 lalu.

Baca:  Targetkan 175 Miliar, Garuda Indonesia Gandeng Bank HSBC Laksanakan Online Travel Fair

“Pemeriksaan sudah kami lakukan, dan kemaren kami sudah menetapkan tersangka atas nama S,” kata Yulius Sigit Kristanto, Kepala Kejari Jombang saat dikonfirmasi wartawan pada Rabu (17/2/2021).

Yulius menjelaskan, modus yang dilakukan tersangka yaitu dengan memanipulasi data pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) petani terhadap pupuk bersubsidi tahun 2019.

“Manipulasi data tersebut mengakibatkan pupuk bersubsidi yang disalurkan pemerintah pusat melebihi kebutuhan sebenarnya dari para petani. Sebagai pengurus koperasi tersangka memanipulasi data dan penggelembungan terkait pupuk,” bebernya.

Meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka, Kejari Jombang belum melakukan penahanan terhadap tersangka. Hal itu, bisa dilakukan setelah pemeriksaan ulang saksi dilakukan.

“Tidak menutup kemungkinan pihak penyidik akan menetapkan tersangka lainnya. Sementara belum ditahan karena menunggu pemeriksaan ulang saksi,” terangnya.

Baca:  Video Viral Siswa SD di Magetan Lakukan Layaknya Suami Istri

Akibat perbuatannya, Solahuddin disangka pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(GIT)