Dilaporkan, Bawaslu Ponorogo Jalani Sidang DKPP Terkait KEPP

SURABAYA, KANALINDONESIA.COM: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu(DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggara pemilu dengan teradu Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) Ponorogo di kantor KPU Jawa Timur, atas aduan dari tim 01 dalam Pemilukada Ponorogo, Selasa(23/02/2021).

Sidang dipimpin langsung oleh ketua DKPP RI Prof Dr Mohamad dengan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Jawa Timur yakni Muhammad Arbayanto, S.H., M.H (unsur KPU), Nur Elya Anggaraini, S.Sos., M.Si (unsur Bawaslu), dan Dr. Abdul Chalik, MA (unsur Masyarakat)

Sementara itu teradu yaitu Ketua dan Anggota Bawaslu Kab. Ponorogo, yaitu Muh. Syaifulloh, Sulung Muna Rimbawan, Juwaini, Marji Nurcahyono, dan Widi Cahyono, masing-masing selaku Teradu I – Teradu V.

Sidang juga  menghadirkan pihak terkait dari kepolisian dan kejaksaan yang masuk dalam Gakumdu.

Baca:  Kesenggol Truck, Korban Langsung Tewas di TKP

Dalam sidang tersebut Didik Hariyanto yang menjadi pengadu dan sekaligus kuasa hukum pihak pengadu menyebut jika pihaknya telah melakukan 10 laporan ke pihak Bawaslu.

“Hari ini kita menghadiri persidangan kode etik penyelenggara pemilu yang digelar DKPP, di KPU Jatim,”ucap Didik Haryanto.

Disebutkan Didik Hariyanto, dalam sidang pertama ini dengan agenda klarifikasi dari pihak hakim DKPP.

Dalam pokok aduan, teradu diduga tidak profesional dan akuntabel dalam menangani 10 laporan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh tim kampanye pasangan calon (Paslon) Bupati-Wakil Bupati nomor urut 2. 10 laporan tersebut dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi unsur.

“Ada 10 laporan kami yang kesemuanya juga menyertakan barang bukti berupa video namun tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu, sedangkan 1 laporan dari pihak 02 langsung ditindaklanjuti bahkan sampai persidangan dan sudah vonis,”terang Didik.

Baca:  Selama Tahun 2020, Jajaran Polres Pelabuhan Tanjung Perak Didominan Ungkap Kasus 3C

Dari persidangan ini akan ditindaklanjuti DKPP apakah terbukti atau tidak adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Untuk itu, Didik berharap bilamana terdapat pelanggaran kode etik, bisa diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Para Teradu menolak seluruh dalil-dalil aduan Pengadu. Di hadapan majelis pemeriksa mereka bergantian membacakan jawaban. Para Teradu menegaskan bahwa segera setelah menerima laporan dugaan pelanggaran, mereka langsung menindaklanjutinya dengan melakukan beberapa langkah dimulai dari rapat pleno untuk menentukan tindak lanjut laporan, yaitu menyatakan bahwa laporan memenuhi syarat materiil dan formil, serta meregistrasi laporan tersebut.

“Selanjutnya kami melakukan pembahasan pertama dengan Sentra Gakkumdu Kabupaten Ponorogo dan menyusun kajian. Setelah itu kami kembali melakukan pembahasan kedua,” urai Teradu I mewakili Teradu lain.

Baca:  Dampak COVID 19, Volume Paket Pos di Ponorogo Melonjak