Bupati Sugiri dan Wabup Lisdyarita Akan Percepat Layanan ke Masyarakat

PONOROGO, KANALINDONESIA.COM: Hari pertama masuk kantor, Bupati Sugiri Sancoko dan Wakil Bupati Lisdyarita langsung melakukan tinjauan di sejumlah kantor SKPD. Kunjungan pertama yaitu di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yang dilanjutkan dengan meninjau kantor Perijinan Terpadu Satu Pintu, Senin(01/03/2021).

Selain bertemu kepala dinas, dalam kunjunganya tersebut, Bupati Sugiri dan Wabup Lisdyarita menyempatkan untuk berkomunikasi dan berbincang dengan masyarakat yang sedang mengantri di kantor layanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil( Dukcapil).

Retno, salah satu warga yang kebetulan sedang mengantri sempat ditanya kedatanganya. Hal tersebut dimanfaatkanya untuk menyampaikan keluhanya, yang dari pagi antri hingga siang belum terlayani.

“Saya antri untuk legalisir, sudah dari pagi sampai sekarang belum dilayani,”ucqp Reyno kepada Bupati dan Wabup.

Baca:  Laka Tunggal di Selatan Stain Ponorogo, Pengendara Motor Patah Kaki

Pun demikian, Sugiri enggan menyatakan kunjungannya tersebut sebagai inspeksi mendadak alias sidak atau pemeriksaan. Namun , kunjungannya tersebut untuk mencari spirit solusi untuk mengefektifkan dan mengefesienkan pelayanan masyarakat.

Dengan temuan seperti itu, Bupati Sugiri menyampaikan bahwa pihaknya akan segera mengevaluasi dan mencarikan solusi agar bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Sehingga masyarakat tidak perlu mengeluarkan banyak waktu, tenaga dan dana untuk mengakses pelayanan yang diinginkan.

“Kita ini tidak sedang Sidak lho, tidak juga melakukan pemeriksaan. Hanya mencari spirit untuk mencari solusi. Seperti diperijinan, kesan birokrasi harus ditinggalkan biar masyarakat nyaman. Kita juga akan berusaha untuk memangkas sistem pelayanan dengan mengurangi pertemuan fisik,”ucap Sugiri Sancoko kepada kanalindonesia.com.

Baca:  Pesta Miras, Tiga Pemuda Sumenep Diamankan Polisi

Sugiri juga menyampaikan kunjungannya ke sejumlah OPD dalam rangka untuk mengetahui pelayanan secara keseluruhan. Untuk Efisien kemungkinan pelayanan di perijinan dan Dukcapil dijadikan satu tempat. Begitu pula terkait banyaknya usaha ijin yang dikelaurkan terkait usaha waralaba bertaraf nasional juga akan dikurangi agar tidak menggeser warung-warung kelontong dan usaha milik warga lokal.

“Prinsipnya harus ada keseimbangan, kita juga harus melindungi usaha putra daerah dan memberdayakan putra daerah ,”pungkasnya.