Begini Aturan Debt Collector ‘Narik’ Kendaraan Penunggak, Bukan Asal Rampas

LAMONGAN, KANALINDONESIA.COM; Bagi nasabah yang punya tunggakan utang ataupun kredit macet, debt collector adalah momok yang dihindari.

Perlu diketahui, debt collector bekerja atas perintah bank, leasing, ataupun perusahaan pemberi layanan jasa keuangan.

SOP atau aturan yang berlaku mutlak diperlukan sebagai prosedur debt collector menjalankan tugasnya menagih utang.

Dasar Hukumnya adalah perjanjian pembiayaan yang ditandatangani oleh kedua belak pihak, yaitu perusahaan pembiayaan selaku kreditur dan seseorang atau badan hukum selaku debitur, serta Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia.

Untuk itu, pihak kreditur harus mengeluarkan surat kuasa penarikan kendaraan.

“Surat kuasa kepada pihak ketiga yang berbentuk badan hukum dikeluarkan oleh pihak jasa keuangan (leasing atau multifinance),” ujar Subari Collector Senior dari PT Surya Inti Aman, Rabo (3/3/2021).

Baca:  Telatah Laren, Obyek Wisata Dadakan di Lamongan

Sebagai informasi, PT SIA merupakan sebuah perusahaan yang menyediakan jasa Professional Collector.

“Biasanya terjadi apabila pihak pemberi kuasa melalui team internalnya sudah tidak sanggup menangani karena keterbatasan waktu untuk menangani penagihan terhadap Debitur, baik melalui telefon, kunjungan ataupun negoisasi penyelesaian,” sambungnya.

Lebih lanjut, Subari mengatakan untuk mengeluarkan surat kuasa, harus berdasarkan SOP yang ada.

“Tunggakan sudah mencapai batas hari kebijakan, sudah dilakukan kunjungan oleh collector internal, adanya surat peringatan 1, 2, serta peringatan terakhir,” tuturnya.

Selain itu, tata cara penarikan kendaraan juga punya prosedur tersendiri lho sob.

Menurut Subari, pada prinsipnya saat melakukan kuasa penarikan, seseorang atau badan hukum wajib memenuhi norma serta ketentuan perundangan yang berlaku.

Baca:  Blitar: 66 Rumah di Sapu Angin Kencang

Hal ini tentu saja untuk menghindari adanya tindakan melawan hukum yang berakibat munculnya peristiwa pidana sesuai KUHP yang ada di Republik Indonesia.

“Harus berlaku sopan serta mengedepankan proses negoisasi dan membawa nama baik pribadi atau pemberi kuasa adalah hal yang perlu dikedepankan,” jelas Subari.

Debt collector wajib memberikan penjelasan dan pengertian kepada debitur atas wanprestasi yang telah terjadi.

“Sehingga asset yang menjadi jaminan fiducia harus diamankan dahulu menjadi hal yang sangat penting,” tandasnya.

Jurnalis : Fatta
Kabiro : Ferry Mosses