Tilang Elektronik Atau ETLE Mulai Diterapkan Tanggal 23 Maret, Termasuk Jawa Timur

SURABAYA, KANALINDONESIA.COM: Kepolisian Daerah Jawa Timur turut ikuti launching tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang diresmikan langsung oleh Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri secara virtual di Gedung Mahameru Mapolda Jatim.

Selain Polda Jatim, penerapan sistem ETLE juga akan diikuti oleh 11 Polda di Indonesia yang dimulai pada hari ini, Selasa (23/3/2021).

Dalam sambutannya, Kapolda Jatim Irjen Pol Dr. Nico Afinta menjelaskan bahwa Inovasi ini dibuat untuk memenuhi keinginan masyarakat, khususnya bidang pelayanan yang dilakukan Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas).

“Perubahan-perubahan tersebut menuntut pembenahan organisasi Polri, dalam memenuhi keinginan masyarakat. Salah satu parameter keberhasilan tugas Polri adalah tingkat kepuasan masyarakat terkait dengan pelayanan yang diberikan Polri,” ungkap Kapolda Jatim dalam sambutannya saat launching ETLE Polda Jatim, (23/3)

Dalam launching ETLE ini, Polri akan meluncurkan sebanyak 244 kamera ETLE, dan 12.004 CCTV. Berikut ini 12 wilayah Kepolisian Daerah yang akan menerapkan tilang elektronik nasional tahap pertama yaitu :

1. Polda Metro Jaya (98 titik)
2. Polda Banten (1 titik)
3. Polda Jawa Barat (21 titik)
4. Polda Jawa Tengah (10 titik)
5. Polda DIY (4 titik)
6. Polda Jawa Timur (55 titik)
7. Polda Lampung (5 titik)
8. Polda Riau (5 titik)
9. Polda Jambi (8 titik)
10. Polda Sumatera Barat (10 titik)
11. Polda Sulawesi Selatan (16 titik)
12. Polda Sulawesi Utara (11 titik)

Untuk wilayah Polda yang belum menggunakan ETLE akan menyusul kemudian, dan penindakan akan dilakukan secara “semi elektronik”.

Peluncuran tilang elektronik nasional tahap satu ini berkaitan dengan program 100 hari kerja Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Irjen Pol Nico Afinta juga mengatakan, untuk mengakomodir hal itu, jajaran Polda Jatim setiap Satker membuat program-program, sehingga parameter tingkat kepuasan pelayanan masyarakat terhadap Polri bisa tercapai.

“Ada tiga tugas pokok Polri yaitu Pertama, melindungi, dan mengayomi masyarakat. Kedua, menjaga ketertiban masyarakat. Ketiga, penegakan hukum. Kita Tentu Polri tidak bisa bekerja sendiri, dalam pelaksanaannya Polri harus bekerja dengan stake holder yang lainnya dalam suatu sistem,” jelasnya.

Menurut Kapolda, terkait dengan ETLE dan INCAR, untuk kuncinya ialah penegakan hukum. Dimana Polri harus bekerja sama dengan stake holder yang lainnya. Seperti pihak Bank untuk pembayaran denda, PT Pos, Grab terkait dengan delivery.

“Diantaranya pembayaran denda kita lihat ada bank, terkait dengan delivery sistem disini kami lihat ada grab dan PT. Pos. Kita harus meningkatkan komunikasi dengan semua pihak, sehingga program-program yang sudah dicanangkan bisa berjalan dengan baik,” tambahnya.

Kapolda Jawa Timur berharap, inovasi pelayanan Polri melalui Ditlantas Polda Jatim mampu memaksimalkan pelayanan, sehingga dapat memuaskan masyarakat, sekaligus memberikan rasa aman disaat berlaluintas. Ady