AMPEL Desak Pihak Aparat Penegak Hukum, Usut Tuntas Mafia Perizinan

masa aksi dari Aliansi Masyarakat Penyelamat Lingkungan (AMPEL), saat berorasi di depan Polres Jombang dan Kejaksaan Negeri Jombang( foto: Elo_kanalindonesia.com)

KANALINDONESIA.COM, JOMBANG : Puluhan masa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Penyelamat Lingkungan (AMPEL), turun ke jalan melakukan demontrasi dan mendatangi sejumlah institusi aparat penegak hukum, di Jombang. Gabungan dari sejumlah elemen masyarakat yakni, Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ),  Komunitas Masyarakat Peduli Jombang (KMPJ), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Interest, TC Jatim, dan Forum Silahturahmi Mahasiswa Jombang (FSMJ), sengaja turun aksi menyusul adanya polemik dugaan praktek mafia perizinan, dalam proses pengajuan izin pendirian perusahaan air minum dalam kemasan yakni PT Tirta Investama, di Dusun Mulyorejo, Desa Grobokan, Kecamatan Mojowarno, Jombang.

Proses izin prinsip yang tidak tersosialisasikan kepada masyarakat serta adanya unsur keterlibatan di level pihak Desa serta kecamatan, menimbulkan pertanyaan besar bagi sejumlah pihak termasuk AMPEL. Mencuatnya adanya dugaan praktek calo ini dipicu dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polres Jombang terhadap salah satu Kepala Dusun Mulyorejo, yakni Taufik. Tersangka diamankan pihak kepolisian atas dugaan melakukan penggelapan, dokumen persyaratan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan  Hinder Ordonnantie (HO) atau Izin gangguan, sehingga pihak PT Tirta Investama mengalami sejumlah kerugian.

Baca:  Antisipasi Teror, Polres Gelar Latihan Menembak

Sementara itu, dikonfirmasi secara terpisah yakni Joko Fattah Rochim, selaku kordinator AMPEL, mengatakan bahwa aksi kali ini untuk mendukung pihak penegak hukum agar usut tuntas perkara penggelapan dokumen yang dilakukan oleh Taufik, dan kejar pelaku lain.

“ kami meminta penegakan hukum harus terus dilanjutkan, karena dari dalam perkara ini, perangkat yang ditangkap selain membawa dokumen, perangkat tersebut juga menerima uang 10 juta, dan kalau kita amati PT Tirta Investama melaporkan perangkat Taufik, yang perlu dipertanyakan adalah apakah perangkat tersebut termasuk karyawan dari pihak PT Tirta Investama, nah karena hal inilah kami meminta pihak Kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini karena kami menduga dibelakang perangkat masih ada tersangka lain, mengingat nilai investasi PT Tirta Investama mencapai Triliunan Rupiah, “ ujarnya.(29/03/2017)

Baca:  Breaking News, Kedapatan Simpan Sabu Ridho Rhoma Diamankan Polisi

Saat disinggung soal pengajuan pendirian perusahaan air minum dalam kemasan, kenapa warga menolak, pihaknya mengatakan,” ada upaya yang tidak beres dalam pembentukan kelompok kerja (Pokja) awal, bahwa di Desa ada Pokja untuk menangani masalah perizinan ini, dan tidak transparan sehingga perangkat Taufik harus dikorbankan,” tegasnya.

Masih menurut penjelasan Fattah,” dan untuk di Kejaksaan yang kami sampaikan juga sama, akan tetapi kami mengingatkan pihak kejaksaan agar kejadian tahun kemarin tidak terulang, bahwa ada kasus yang di jamin oleh lembaga atau ormas ansor, karena ini merupakan bentuk intervensi, kami harap dalam perkara ini kejadian itu tidak terulang lagi,” ungkapnya.

Saat disinggung seperti apa bentuk intervensi yang dilakukan oleh oknum ormas ansor, pihaknya mengatakan,” artinya ormas yang melakukan pengawalan itu harus bisa menuntaskan masalah ini secara keseluruhan, bukan hanya meminta seperti yang pernah terjadi yakni hanya sebatas penangguhan penahanan kota, karean hukum harus diproses sesuai hukum yang berlaku, dan tadi pihak kejaksaan akan segera melakukan kordinasi dengan pihak Kepolisian mengenai perkara ini” paparnya.

Baca:  Pemkab Trenggalek Gandeng Kejari Edukasi Pejabat Pengadaan

Ketika ditanya soal dampak terhadap masyarakat jika perusahaan air minum dalam kemasan tetap berdiri di Jombang, pria yang akrab disapa Cak Fattah ini, menuturkan,” untuk dampak itu akan luas sekali, mata air yang ada disana bisa habis terkikis dan kalau saat ini belum nampak dampaknya, tapi nanti anak cucu kita yang akan merasakan kekeringan, karena pengambilan air ini,” pungkasnya.

Dari data yang dihimpun kanalindonesia.com, masa aksi yang tergabung dalam AMPEL ini menuntut pada pihak penegak hukum untuk mengusut tuntas calo atau mafia perizinan sampai pada level yang atas, penegak hukum harus segera memeriksa pokja pendirian perusahaan air minum dalam kemasan tersebut, serta menolak pendirian perusahaan air minum dalam kemasan di Jombang.(elo)