Polda Jatim Ungkap Peredaran Regulator LPG Tak Ber SNI

SURABAYA, KANALINDONESIA.COM: Unit IV Subdit I (Indagsi) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur mengungkap peredaran regulator LPG tekanan rendah tak ber-SNI yang diperdagangkan ke masyarakat.

“Dari pengungkapan ini Polda Jatim menetapkan satu orang tersangka yakni pimpinan dari PT Cipta Orion Metal, selaku produsen yang telah memperdagangkan regulator merek Starcam yang tidak ber-SNI,” kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Gatot Repli Handoko di Surabaya, Senin.

Kombes Gatot menjelaskan kasus ini diungkap setelah penyidik melihat dari salah satu media adanya pemberitaan tentang pemusnahan terhadap regulator LPG tekanan rendah.

Selanjutnya penyelidikan dilakukan dengan cara anggota mendatangi salah satu gudang di kawasan Margomulyo Indah dan pergudangan Mutiara blok B-30, Surabaya.

“Anggota juga melakukan pengecekan di salah satu distributor yang ada di wilayah Jawa Timur,” ujar Kombes Gatot.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan di Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) dan di Balai Besar Logam dan Mesin (BBLM) menunjukkan bahwa regulator yang diperdagangkan ke masyarakat tersebut tidak terpenuhi unsur yang dipersyaratkan terhadap produk regulator tekanan rendah.

“Peralatan regulator ini sangat berbahaya jika dipergunakan oleh konsumen atau masyatakat,” ujarnya.

Regulator tersebut disita dari lima distributor dan satu produsen, dari lima distributor PT Jaya Gembira, PT Paracom, CV Satelit, CV Utama dan CV Adma Totalindo.

Dari hasil penyelidikan tersebut, Polda Jatim mengamankan regulator sebanyak 34.913 ribu.

Sementara itu, Wadirkrimsus Polda Jatim AKBP Zulham Efendi menjelaskan apabila regulator ini digunakan oleh masyarakat di dalam ruangan, maka itu akan membahayakan konsumen.

Karena hasil uji, bahwa regulator tersebut ada bunyi dan getaran serta jika ada percikan api maka bisa menyebabkan kebakaran.

“Harga tidak jauh berbeda dengan yang ada di lapangan, namun dari segi keselamatan jauh berbeda dengan yang ber-SNI,” ujar AKBP Zulham Efendi.

Tersangka dijerat dengan Pasal 113 UU Nomor: 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dan Pasal 66 UU Nomor: 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun. Ady