Saring Sebelum Sebar Informasi Covid-19 Dalam Tangkal Hoax

drg. Widyawati dalam Dialog Produktif bertema Melawan Hoaks dan Misinformasi Vaksinasi Covid-19 yang diselenggarakan KPCPEN dan ditayangkan pada saluran YouTube FMB9ID_IKP, Rabu (7/4/2021).

JAKARTA, KANALINDONESIA.COM:  Hngga Selasa (6/4/2021) tercatat 154 berita hoax berhasil diungkap pemerintah terkait pandemi Covid-19 beredar di masyarakat. Hoax ini mulai dari penularan virus Covid-19, obat Covid-19, hingga chip di dalam vaksin Covid-19 yang sempat meresahkan masyarakat.

Penyebaran hoaks di masa pandemi ini sangat merugikan karena menimbulkan rasa tidak percaya pada pemerintah dan juga program pemerintah dalam vaksinasi Covid-19 yang saat ini tengah berjalan.

drg. Widyawati, MKM., Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan, mengatakan isu terkait kesehatan merupakan isu yang spesifik, dan dibutuhkan keahlian khusus untuk mengidentifikasi apakah sebuah informasi yang beredar itu nyata atau hoaks.

“Maka dari itu, kami selalu mengimbau masyarakat untuk melakukan saring sebelum sebar (3S) mengenai informasi Covid-19,” ujar drg. Widyawati dalam Dialog Produktif bertema Melawan Hoaks dan Misinformasi Vaksinasi Covid-19 yang diselenggarakan KPCPEN dan ditayangkan pada saluran YouTube FMB9ID_IKP, Rabu (7/4/2021).

Baca:  Patuhi Prokes, Ini 4 Tren Travelling di Tahun 2021

Menurutnya, hoax yang beredar belakangan ini banyak terkait dengan kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) atau terkait dengan vaksinasi Covid-19. Hoax tersebut nantinya akan ditelusuri dan diolah bersama.

 Dialog Produktif bertema Melawan Hoaks dan Misinformasi Vaksinasi Covid-19 yang diselenggarakan KPCPEN dan ditayangkan pada saluran YouTube FMB9ID_IKP, Rabu (7/4/2021).

“Isu kesehatan perlu ahli untuk klarifikasi. Apabila informasi tersebut salah maka kami luruskan dengan mengadakan konferensi pers dan menyebarkannya di kanal-kanal kami,” jelas drg. Widyawati.

Disampaikan pula oleh Rizky Ika Syafitri selaku Communication for Development Specialist UNICEF, bahwa Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menempatkan hoaks atau misinformasi sebagai salah satu ancaman global untuk kesehatan masyarakat.

“KPCPEN, Satgas Penanganan Covid-19, dan Kementerian Kesehatan sampai membuat task force sendiri untuk menangani hoaks. Sedikitnya ada 5 hoaks baru yang tersebar setiap hari, sementara untuk mengklarifikasinya perlu proses,” kata Rizky.

Ia menceritakan bahwa dampak hoaks sangat mempengaruhi kampanye imunisasi.

Baca:  Anik Maslachah Sebut IKM, Warung Kopi dan Masyarakat Terpencil Akan Dapat Kompensasi Dari Pemprov Jatim

“Dilihat secara umum, hoaks vaksinasi sebenarnya berulang. Misalnya tentang KIPI di tahun 2017-2018 saat Kemenkes melakukan kampanye besar vaksinasi campak rubella, dengan target vaksinasi kepada 77 juta anak Indonesia. Salah satu kenapa cakupannya tidak mencapai 95% karena hoaks yang beredar,” terang Rizky.

Ia pun berpendapat, masyarakat perlu dibekali dengan kemampuan literasi digital, untuk memahami bahwa tidak semua informasi yang bersumber dari internet itu benar.

Strategi lain, lanjut Rizky, yang perlu dilakukan dalam mencegah penyebaran hoaks terkait pandemi dan vaksinasi Covid-19 ini adalah, masyarakat perlu diberi tahu dan dipersiapkan terlebih dahulu mengenai informasi bahwa ada pihak-pihak yang tidak ingin bangsa ini keluar dari pandemi.

“Sehingga saat masyarakat menerima hoaks mereka sudah tahu jenis-jenis dan tidak terpengaruh dengan hoaks tersebut,” ungkap Rizky Ika Safitri.

Kemenkes, bekerja sama dengan UNICEF dan KPCPEN juga telah melatih 92 ribu vaksinator yang dipersiapkan untuk berhadapan langsung dengan masyarakat. Mereka dibekali kemampuan berkomunikasi interpersonal yang efektif, karena survei UNICEF menunjukkan bahwa masyarakat yang tidak mengakses media sosial juga mengetahui soal hoaks terkait vaksinasi Covid-19 sehingga perlu pendekatan khusus, terutama dari dokter dan tenaga Kesehatan yang masih dipercaya masyarakat.

Baca:  Anggaran Pemulihan Ekonomi Kuartal III Tersalurkan Rp366,86 Triliun

Untuk mendapatkan informasi yang valid dan terbaru terkait pandemi Covid-19 dan program vaksinasi nasional, masyarakat diimbau untuk dapat menjadikan kanal resmi Kementerian Kesehatan sebagai rujukan utama seperti pada laman website sehatnegeriku.kemkes.go.id, Facebook Kementerian Kesehatan RI, Twitter @KemenkesRI, Instagram @kemenkes_ri, dan YouTube @Kementerian Kesehatan RI.

“Perlu diingat, edukasi ini tidak bisa singkat, karena terkait dengan mengubah perilaku individu, karena apabila dia percaya informasi yang benar maka dia akan melakukan hal tersebut,” tutur drg. Widyawati mengakhiri. @Rudi