Terkait Kisruh KLB Partai Demokrat

Opini

Oleh: M.Yoridho A

Penulis adalah : Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik UI

Adanya Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deli Serdang pada jumat, 5 maret 2021 menjadi perhatian publik yang sangat menarik, Partai Demokrat yang pernah menyumbangkan seorang pimpinan negara ke – 6 yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan di ketuai oleh anaknya yaitu Agus Harimurti Yudhoyono mengalami gejolak dalam struktural nya.

Bila membahas organisasi, serikat maupun partai politik memiliki mekanisme aturan nya yang di atur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) nya masing masing termasuk juga Partai Demokrat. Perlu di ketahui juga bahwa Ideologi Partai Demokrat merupakan Nasionalis Religius.

“Saya ingin pada saatnya rakyat Indonesia akan tahu siapa itu Partai Demokrat. Partai Demokrat adalah partai yang nasionalis dan religius sejak berdirinya tahun 2001 yang lalu. Partai Demorkat tentu mencintai bangsa dan negaranya dengan semangat rasa dan wawasan kebangsaan,” (SBY, mantan Presiden Indonesia)

Mekanisme AD/ART 2015 yang telah di perbaharui pada AD/ART 2020 menjadi hal yang unik, di karenakan AD/ART 2020 Partai Demokrat membuat asumsi bahwa Partai tersebut merupakan Partai Keluarga Cikeas, yang seolah – olah membuat tidak adanya Demokrasi di internal Partai Demokrat.

“Saya kira memang menarik AD/ART 2020 ini karena KLB misalnya itu bisa dilaksanakan atau setidaknya didukung 2/3 DPD, separuh DPC tapi harus disetujui ketua majelis tinggi, padahal dalam kongres majelis tinggi suaranya hanya 9, DPD 68, lalu DPC 514 kabupaten kota. Jadi yang berkuasa itu sesungguhnya siapa? Apa pemilik suara atau mayoritas suara atau ketua majelis tinggi?” (M Qodari, Direktur Eksekutif Indo Barometer)

Jenderal TNI (Purn.) Dr. H. Moeldoko, yang di putuskan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Sibolangit, masih dalam jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan Indonesia (KSP). Dimana di luar dari pada kader Partai Demokrat dan menjadi orang nomor 2 di dalam sistem politik praktis.

Baca:  Peningkatan Mutu Madrasah Diniyah

Tugas Staf Kepresidenan salah satunya adalah “Ia harus bisa menjadi mata dan telinga Presiden tanpa mengintervensi kebebasan Jokowi sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi,” (Arteria Dahlan, Anggota Komisi Pemerintahan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)

Jenderal Moeldoko, pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat ke–28 pada tahun 2013 dan diangkat menjadi Panglima Tentara Nasional Indonesia ke–18 pada tahun 2013 – 2015 yang di angkat pada masa jabatan Presiden SBY, sebelum di gantikan oleh Gatot Nurmantyo.

Moeldoko, menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Sibolangit, yang dimana Partai Demokrat sendiri merupakan Partai besar yang di bina oleh bapak mantan Presiden ke – 6 Susilo Bambang Yudhoyono, yang dimana Kongres Luar Biasa tersebut di anggap tidak sesuai dengan mekanisme AD/ART dari pada Partai Demokrat itu sendiri dan aklamasi tersebut kerap di anggap Kudeta.

Membahas Istana yang dimana adanya KSP yang di jabat oleh Jenderal TNI (Purn.) Dr. H. Moeldoko, yang juga menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Sibolangit. Yang menyalahkan Undang – Undang Administrasi Pemerintahan, yang dimana tidak boleh terlibat menjadi pengurus Partai Politik.

Bila memahas aklamasi Partai Demokrat, Bapak SBY juga melakukan hal yang sama pada waktu yang lampau. “pada februari 2013 pak SBY melucuti kepemimpinan Anas, Ketua Umum Anas di ambil alih oleh pak SBY. Inilah awal kudeta Partai Demokrat. Karena proses pengendalian ketua umum dari Anas ke pak SBY tidak melalui mekanisme AD/ART” sebut Sri Mulyono, Presiden Perhimpunan Pergerakan Indonesia, pada Chanel YouTube Akbar Faizal Uncensored.

Baca:  Dugaan Caleg Demokrat Lamongan Tilep Dana Pembangunan Mushola Melalui Jasmas 2016. Warga Mulai Geram....

Dengan alasan KPK mantan Presiden Indonesia ke – 6 ini mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat dari mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dengan menggunakan Kongres Luar Biasa pula yang di lakukan dengan tidak mengikuti mekanisme AD/ART partai Demokrat yang berlaku pada saat itu.

Disini membahas tentang elit politisi dan para bandar maka akan lebih baiknya memakai teori dari Charles Wright Mills. power elite ini sesungguhnya tidak mesti pemegang kekuasaan formal, yakni pejabat pemerintahan, melainkan sekelompok kecil orang yang memiliki pengaruh besar untuk mengarahkan jalannya roda pemerintahan.

Elite politik adalah individu atau kelompok yang memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan politik (Suzanne Keller 1995:28). Jika mengacu pada kasus Partai Demokrat yang dimana adanya mantan Predisen SBY dan anak – anak nya seperti Ibas dan AHY yang dimana sebagai elit dari pada partai demokrat

“Seyogyanya mereka menjawab, tidak benarkah bahwa ada oligarki politik yakni bahwa tidak ada demokrasi sejati dalam partai politik karena keputusan partai ditentukan oleh segelintir bahkan satu orang? Akibatnya DPR dikendalikan oleh oligarki itu sehingga aspirasi rakyat terabaikan?” (Din Syamsudin, Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI))

Jadi disini nelihat dari pada kasus partai demokrat yang dimana adanya KLB Sibolangit dengan Jenderal TNI (Purn.) Dr. H. Moeldoko yang masih menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan Indonesia (KSP) di putuskan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Hal ini menyalahkan Undang – Undang Administrasi Pemerintahan.

Hal ini menjadi menarik di karenakan sudah jelas melanggar undang – undang, akan tetapi masih saja dapat bertahan untuk beberapa saat sebagai Ketua Umum Demokrat. Walau sudah di pastikan tidak sah oleh kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) akan tetapi tetap saja pernah melanggar Undang – Undang sebagai regulasi tertinggi di Indonesia.

Baca:  Reses Di Desa Pupus Magetan, Sri Subiati Akan Kawal Program P2T dan Jembatan Penghubung

Hal ini membuat rakyat Inodnesia berasumsi bahwa hal ini merupakan potensi dari sistem Oligarki Politik yang dimana sedang di anut Indonesia saat ini. dengan para elit politik yang ada di DPR membuat regulasi Undang – Undang dapat di sepelekan. Hal ini membuat pembenaran akan ucapan dari Din Syamsudin yang dimana DPR dikendalikan oleh oligarki itu sehingga aspirasi rakyat terabaikan.

Peraturan DPR RI No. 2 Tahun 2018 bahwa DPR bertugas menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Apabila para elit yang berada di DPR di karenakan adanya oligarki dan permintaan dari para bandar, mengabaikan aspirasi rakyat maka para elit tersebut tidak mengindahkan peraturan DPR RI ini.

Didalam fungsi DPR juga adanya fungsi Pengawasan. KLB demokrat dengan di putuskannya Jendral Moeldoko jelas melanggar Undang – Undang Administrasi Pemerintahan, akan tetapi DPR belum menjalankan fungsinya. Atau adanya power elite yang sangat besar dengan adanya oligarki jadi DPR belum menjalankan fungsi sebagaimana mustinya.

Dengan power elit dan para bandar bersatu dengan tujuan dan keinginan yang sama yang menjadi suatu kelompok kepentingan menjadi pengatur tertinggi berjalannya roda pemerintahan yang ada di Indonesia.

Dengan ini KLB Demokrat menjadi suatu tanda bahwa kekuasaan dengan adanya oligarki dapat melakukan sesuatu yang bahkan melanggar Undang – Undang. Walaupun hal tersebut telah di batalkan oleh kemenkumham akan tetapi menjadi masalah etis yang terjadi di Indonesia.