FRMJ Desak Kejaksaan Negeri Jombang, Usut Siltap Desa Barongsawahan

Caption foto : ilustrasi

KANALINDONESIA.COM, JOMBANG : Adanya permasalahan hukum yang timbul akibat sengekta perdata terkait pengisian kekosongan jabatan perangkat Desa, di Desa Barongsawahan, Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Kabupaten Jombang, membuat sejumlah pihak termasuk kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mempertanyakan penghasilan tetap (siltap) perangkat yang kosong, serta bagaimana pengelolaan siltap oleh Pemerintah Desa tersebut.

Kali ini LSM Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ) melalui ketuanya yakni Joko Fattah Rochim, saat ditemui kanalindonesia.com, di kantornya pihaknya mengatakan,” bahwa  adanya masalah hukum yang timbul atas salah satu perangkat yang sempat diberhentikan Kepala Desa (Kades) yakni Syahroni karena masa jabatannya habis, selanjutnya Syahroni melakukan upaya hukum melawan Kades, dan hasilnya dimenangkan Kades, namun Syahroni kini diangkat kembali oleh Kades sebagai Kasun Jayan, meskipun usulan Kades untuk pelantikan serta pengukuhan Kasun Syahroni di tolak oleh Camat. Jadi perangkat tersebut masih menjalani proses hukum, dan belum inkrah menjadi perangkat Desa,” ujarnya.(06/04/2017)

Masih menurut penjelasan Fattah,” Nah lantas dasar Kades memberikan ganjaran dan siltap apa, pada Kasun tersebut, kalau masih belum ingkrah menjadi perangkat Desa, dan dalam jarak rentan waktu inilah, kami mempertanyakan bagaimana pengelolaan siltap atas jabatan Kasun yang kosong?,” ungkapnya.

Lanjut Fattah,” untuk itu kami mendesak pihak Kejaksaan Negeri Jombang, agar segera mengambil tindakan, dengan memeriksa Kades maupun sejumlah perangkat yang dalam hal ini masih menjalani perkara hukum,” tegasnya.

Saat disinggung soal apa langkah yang diambil pihaknya terkait masalah siltap di Desa Barongsawahan, pihaknya mengatakan,” kita sudah mengirimkan sejumlah berkas-berkas ke BPK, untuk dijadikan bahan evaluasi dan kami berharap pada inspektorat, untuk segera melakukan audit di Desa Barongsawahan mengenai pengelolaan siltap tersebut,” pungkasnya.

Dari data yang dihimpun kanalindonesia.com, bahwa dalam perbup No 17 Tahun 2015 yang mengatur tata cara pengalokasian dan penyaluran ADD, diantaranya, Kades, Sekretaris Desa (Sekdes) dan Perangkat Desa, mendapatkan Penghasilan Tetap (Siltap) dan tetap mendapatkan haknya atas tanah bengkok sebagai ganjaran, serta mengacu pada ketentuan Pasal 81 dan 82 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur penghasilan atau gaji Kades dan Perangkat Desa.

Perlu diketahui bahwa ganjaran diberikan untuk mendukung tugas kepada Kades dan Perangkat Desa dalam penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, yang dananya bersumber dari pengelolaan kekayaan Desa yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan Desa.(elo)