DKPP Berhentikan Lima Penyelenggara Pemilu

KANALINDONESIA.COM, JAKARTA: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memberhentikan lima penyelenggara. Masing-masing satu orang dari Panwaslih Provinsi Aceh, Panwas Kabupaten Dogiyai, PPS Motabang, Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, PPS Tiyuh Penumangan, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, PPS Rejo Binangun, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung.

Vonis dijatuhkan dalam sidang dengan agenda pembacaan sebelas Putusan, pada Kamis (6/4/2017) pada pukul 14.00 WIB. Mereka terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu.

Selaku ketua majelis Jimly Asshiddiqie, dan Saut H Sirait, Anna Erliyana, Ida Budhiati, Endang Wihdatiningtyas, Valina Singka Subekti, masing-masing sebagai anggot. Sidang  bertempat di ruang Sidang DKPP, Jalan MH Thamrin, Jakarta, dan disiarkan melalui video conference di kantor Bawaslu Provinsi terkait.

Selain vonis pemberhentian, DKPP juga menjatuhkan sanksi berupa peringatan terhadap delapan penyelenggara Pemilu. Masing-masing satu orang dari KPU Kabupaten Lampung Barat, KPU Kabupaten Manggarai Barat, dan Panwas Kabupaten Dogiyai, serta lima orang dari PPS Sinyonyoi Selatan Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.

Sementara penyelenggara Pemilu yang tidak melanggar kode etik, DKPP merehabilitasi nama baiknya. Mereka adalah: lima dari komisioner KPU Lampung Barat, sepuluh orang dari KIP dan Panwaslih Kabupaten Pidie, lima komisioner dari KIP Kabupaten Aceh Singkil, dua orang dari Panwas Kabupaten Dogiyai, dan satu  komisioner dari KIP Kabupaten Aceh Tenggara.

Menurut Jimly Asshiddiqie, putusan DKPP bersifat final dan mengikat. Putusan DKPP tidak bisa dijadikan objek perkara di pengadilan lain.

“Seseorang yang melanggar kode etik belum tentu melanggar hukum,” katanya. [teten jamaludin]

Daftar Penyelenggara Pemilu yang Diberhentikan Tetap:

  1.  Irfansyah, anggota Panwaslih Provinsi Aceh
  2.  Masri K. R, Ketua PPS Tiyuh Penumangan, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi      Lampung
  3.  Rambli Lihawa, anggota PPS Besa Motabang, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang  Mongondow.
  4.  Eko Prayetno, ketua PPS Desa Rejo Binangun, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung
  5.  Hengki Wakei, ketua Panwaslu Kabupaten Doigyai.  (gardo)