KAI Daop IV Paksakan Pembangunan Proyek Reaktifasi

KANALINDONESIA.COM, SEMARANG: Meski proses hukum sengketa lahan warga Kebonharjo, Tanjungemas belum kelar, PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop IV paksakan pembangunan proyek reaktifasi jalur rel KA dari ST Tawang – Pelabuhan tanjung emas.

Kuasa hukum  warga Kebonharjo, Kelurahan Tanjungemas, Semarang, Budi Sekoriyanto, mengatakan, “ Presiden Jokowi kami rakyatmu di kampung Kebonharjo, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Semarang, Jawa Tengah menanyakan kabar apakah Bulan November 2017 akan meresmikan proyek REAKTIFASI jalur rel KA dari ST Tawang ke Pelabuhan Tanjungmas, sedangkan proses pembebasan lahan seperti yang menjadi dasar hukum UU no 2 tahun 2012 tentang pengadaan lahan untuk pembangunan kepentingan umum tidak dilakukan oleh pelaksana proyek yaitu PT KAI didukung oknum pemerintah daerah justru mendukung perampasan lahan milik warga baik yang punya SHM maupun tidak punya SHM, hal ini hingga saling gugat di pengadilan baik di PN, PT maupun PTUN yang artinya lahan menjadi A Quo tetapi PT KAI selalu membuat statemen di koran suara merdeka akan tetap melanjutkan pembangunan dengan penggusuran paksa tahap 2 dengan alasan akan diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo  Bulan November 2017.

Ditambahkan Budi S,”bahwa sebagai putra daerah sekaligus kuasa hukum yang ditunjuk oleh warga secara kebetulan juga sebagai pengurus Relawan JPK (Jokowi Presiden Kita) mohon petunjuk bagaimana tindakan kami selaku pendukung Bapak Joko Widodo saat pencapresan. Dulu sempat kami mengadu di acara Rembug Nasional 1 tahun pemerintahan Jokowi-JK menyampaikan keluhan tahun 2015 bertemu dengan menteri koordinasi Rizal Ramli serta Menteri Perhubungan Jonan dan proyek dihentikan sementara untuk dilakukan sosialisasi, tetapi oleh PT KAI pada tgl 19 Mei 2016 dilakukan penggusuran paksa tanpa putusan pengadilan negeri hingga terjadi pelanggaran HAM tetapi seolah ini tidak terjadi apa apa bahkan ada warga kami yang meninggal dunia saat penggusuran, “imbuhnya.

Dikatakannya, “untuk itu mohon persoalan pembebasan lahan diselesaikan dulu dengan tim apresial sesuai UU yg berlaku, ujarnya, Kamis, (14/03). (ywn)