Diduga Rekayasa AJB, 2 Notaris di Gugat di PN Jombang

ilustrasi

KANALINDONESIA.COM, JOMBANG : Merasa hak atas tanahnya di serobot oleh seseorang, dan adanya perbuatan yang diduga rekayasa dalam penerbitan Akta Jual Beli (AJB), Sumujiati (47), seorang warga Desa Ngrandu Lor, Keacamatan Peterongan, Jombang, melalui kuasa hukumnya melakukan gugatan di Pengadilan Negeri (PN) Jombang.

Lilik Yulianto, S.Sos, SH, selaku kuasa hukum Sumujiati, saat dikonfirmasi kanalindonesia.com, atas perkara kliennya, terkait adanya dugaan rekayasa AJB, yang dilakukan oleh 2 oknum notaris di Jombang, pihaknya memaparkan,” inti dari gugatan kami yakni, pembatalan AJB nomor 437/PTR/JB/VIII/2006, tanggal 16 Agustus 2006, yang dibuat oleh PPAT Sufie Ethika, SH, antara Sumujiati (red : Penggugat) dan Rudianto (red : Tergugat), karena ada unsur penipuan atau tipu muslihat (red : Bedrog), sehingga dari awal akta tersebut mengandung cacat hukum, sehingga AJB tersebut dapat berakibat batal demi hukum,” ujarnya.(15/04/2017)

Saat disinggung bagaimana awal mula perkara munculnya permasalahan yang dialami oleh kliennya, pihaknya menjelaskan,” awalnya Sumujiati dan suaminya saat itu butuh uang dan mau pinjam uang. Selanjutnya Rudianto membawakan proposal usaha untuk dicarikan uang, yang pada akhirnya Sumujiati beserta suaminya menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) miliknya pada Rudianto. Setelah itu Sumujiati diajak tanda tangan di kantor PPAT Sufie Ethika (red : Tergugat II), tapi Sumujiati hanya tanda tangan saja, tanpa mengetahui isi dan maksud tanda tangan tersebut, dan ternyata tanda tangan tersebut patut diduga tanda tangan di AJB atas SHM Sumujiati yang diserahkan pada Rudianto,” tegasnya.

Masih menurut penjelasan Lilik,” pada akhirnya SHM tersebut sudah beratas nama Rudianto, dengan dasar AJB yang dibuat oleh PPAT Sufie Ethika. Bahkan bukan hanya itu SHM tersebut sudah dijual pula oleh Rudianto kepada Mujiati (red : Tergugat III), melalui PPAT Mayuni Sofyan Hadi (red : Tergugat IV), dan setelah SHM beratas nama Mujiati, SHM tersebut dijaminkan di BTPN Jombang (red : Tergugat V), pada saat SHM tersebut dijaminkan oleh Mujiati di BTPN Jombang, mengalami macet yang akhirnya oleh BTPN Jombang, dilelang melalui KPKNL Malang (red : Tergugat VI), dan diperoleh pemenang lelang yaitu Bahroien (red : Tergugat VII),” paparnya

Lanjut Lilik,” karena Bahroien sebagai pemenang lelang, dan di SHM sudah berubah menjadi atas nama Bahroien, dan pihaknya kemudian mengajukan eksekusi pengosongan di PN Jombang, yang padahal dari terbit pertama kali SHM tersebut sampai dengan saat ini Sumujiati masih tetap menempati tanah dan bangunan tersebut,” imbuhnya.

Ketika disinggung apa dasar-dasar materi gugatan dalam perkara kliennya tersebut, serta apa harapan dari perkara yang ditanganinya tersebut, pihaknya mengatakan,” atas dasar inilah kami selaku kuasa hukum Sumujiati melakukan gugatan pembatalan AJB yang dibuat oleh pihak-pihak tersebut, karena sedari awal klien kami tidak pernah menjual tanah dan bangunan SHM kepada siapapun juga, dan juga tidak pernah menjaminkan di Bank manapun juga. Bahwa adapun BRI Blimbing diikutkan sebagai pihak turut tergugat hanya untuk melengkapi pihak saja, karena di dalam proses peralihan SHM tersebut ada namanya ssebagai,  pihak yang menghapus Hak Tanggungan (HT) atau yang me “roya”, sebelum dilaksanakan lelang oleh KPKNL Malang, sedangkan ATR/BPN Jombang diikutkan sebagai pihak sbg Tergugat VIII, karena sebagai pihak yang membuat semua perubahan peralihan atas SHM tersebut, dan karena Sumujiati (Penggugat) meminta supaya ATR/BPN Jombang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk mengembalikan SHM seperti semula setelah dibatalkannya AJB yang dibuat oleh PPAT Sufie Ethika. Dan harapan kami , majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mengabulkan gugatan kami untuk seluruhnya, berdasarkan dengan bukti-bukti yang cukup,” pungkasnya.

Dari data yang dihimpun kanalindonesia.com, diketahui bahwa pihak kuasa hukum Sumujiati sudah mendaftarkan gugatan perdata, perihal Pembatalan Akta Jual Beli (AJB) tersebut di Pengadilan Negeri Jombang dengan nomor register perkara No.20/ Pdt.G/2017/PN.JBG. tertanggal 13 April 2017.(elo)