Hendardi : Pembubaran HTI Langkah Yang Tepat

KANALINDONESIA.COM, SEMARANG: Pernyataan Kapolri, Jendral Polisi Tito Karnavian terkait rencana pembubaran organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) merupakan langkah tepat dan legal, sepanjang dilakukan melalui proses yudisial yang akuntabel.

Hal tersebut dikatakan Ketua Setara Institute, Hendardi melalui rilis yang ditulisnya, Selasa (2/5/2017).

“Sebagaimana dikemukakan Kapolri, mengganggu ketertiban sosial, potensi memicu konflik horizontal sebagaimana direpresentasikan dengan penolakan kuat Banser NU, dan mengancam ideologi Pancasila, karena agenda yang diusung adalah khilafah, suatu sistem politik dan pemerintahan yang bertentangan dengan Pancasila,” ungkapnya.

Ia katakan, berbagai studi dan praktik di beberapa negara, ideologi khilafah yang disertai pandangan keagamaan eksklusif, takfiri (gemar mengkafirkan pihak yang berbeda) telah menimbulkan pertentangan kuat di tengah masyarakat.

“Bahkan di beberapa negara, organisasi Hizbut Tahrir telah dilarang seperti di Yordania, Irak, dan lainnya,” kata dia.

Secara fisik, lanjut Hendardi, HTI tidak melakukan kekerasan. Akan tetapi gerakan pemikirannya yang secara massif dan sistematis telah merasuk ke sebagian warga negara Indonesia, khususnya melalui kampus-kampus dan majelis-majelis keagamaan telah dianggap mengancam kebhinekaaan, sistem politik demokrasi, dan Pancasila.

“Gagasan pembubaran HTI merupakan eksperimentasi penerapan prinsip margin of appreciation dalam disiplin hak asasi manusia. Kebebasan berserikat dalam bentuk organisasi masyarakat seperti HTI dijamin oleh Konstitusi RI. Akan tetapi, jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka HTI sahih untuk dibatasi perkembangannya,” jelas Hendardi.

Namun, lanjut dia, pemikiran HTI tidak bisa diberangus karena kebebasan berpikir bukan hak yang bisa dibatasi. Tetapi pemerintah dan penegak hukum bisa melakukan pembatasan penyebarannya.

“Jika penyebarannya yang dibatasi, maka orang-orang yang menganut pandangan keagamaan dan politik seperti HTI tidak bisa dipidanakan. Hanya tindakan penyebarannya yang bisa dibatasi,” ujar dia.

Menurutnya, opsi pembubaran adalah salah satu cara menghalau pengaruh destruktif HTI. Gerakan kebudayaan yang dilakukan oleh ormas-ormas keagamaan mainstream dan moderat, bisa menjadi opsi pelengkap untuk memoderasi pandangan keagamaan pengikut HTI. (Sigit)