Parlemen Eropa Larang Kelapa Sawit Indonesia Masuk ke Eropa

KANALINDONESIA.COM, JAKARTA: Bisnis minyak kelapa sawit Indonesia sudah nomor satu di dunia termasuk di Eropa, maka untuk memproteksi petani Eropa sendiri, parlemen Eropa membuat resolusi melarang minyak sawit Indonesia. Dengan alasan perkebunan sawit Indonesia merusak lingkungan, mempekerjakan anak-anak, korupsi, dan melanggar hak asasi manusia (HAM) yang tidak akurat.

“Persoalannya parlemen Eropa sendiri tidak pernah menjelaskan alasan dan dengan data yang benar soal pelanggaran itu. Soal penggundulan hutan (deforestasi), korupsi, melanggar HAM dan mempekerjakan anak-anak itu yang mana, yang dimaksud? Itulah yang tak pernah dijelaskan,” tegas Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron dalam dialektika demokrasi ‘Lawan Parlemen Eropa’ bersama anggota Komisi IV DPR RI F-NasDem Hamdhani, mantan Menteri Pertanian Bungaran Saragih, dan Staff Ahli Bidang Diplomasi Perekonomian Kemenlu, Ridwan Hassan Sahli di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (4/5/2017).

Menurut politisi Demokrat itu, yang namanya pengalihan fungsi hutan itu apapaun disebut deforestasi. Apakah ditanami kelapa sawit, kedelai, bunga matahari, dan pertanian lainnya itu namanya deforestasi dan itu legal. Namun, apa yang disampaikan parlemen Eropa itu, tidak mengikat karena bersifat himbauan.

“Saya melihat sikap Eropa itu hanya untuk melindungi komoditas pertanian mereka sendiri karena minyak sawit ini sangat efisien dan ramah lingkungan, sehingga terjadi persaingan sangat ketat, lalu ditarik ke politik. Alih-alih etika lingkungan, lalu melarang sawit Indonesia. Tapi, ke dalam kita introspeksi terhadap eksploitasi alam yang telah dilakukan, dan keluar, kita lawan sikap parlemen Eropa itu,” ujarnya.

Sejauh itu kata Herman, sikap Eropa ini sebagai standing point yang kuat untuk melindungi sawit Indonesia, karena sikap Eropa tersebut mengada-ada.

“Indonesia sudah komitmen untuk menjaga hutan sebagai paru-paru dunia, dan tidak masalah mengembangkan pertanian untuk menyejahterakan rakyatnya selama tidak melanggar UU,” pungkasnya.

Hamdhani juga menilai jika sikap Eropa tersebut akibat terjadi persaingan bisnis yang kuat. Mereka akan menanam gandum untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya membutuhkan sekitar 15 ribu hektar tanah, tapi tidak bisa.

“Kalau alasannya deforestasi, Eropa justru lebih buruk dengan banyak membuat alat-alat berat yang merusak lingkungan,” kata politisi asal Kalimantan Selatan ini.

Ridwan Hasan mengatakan jika minyak sawit Indoensia peringkat satu dunia menyusul Malaysia, dan telah menyumbang 14 jutaan tenaga kerja. Tentu, sawit ini sangat penting dalam perekonomian. Karena itu, tak ada yang salah dengan sawit di tengah dunia mengembangkan minyak nabati dari fosil yang terus menyusut.

“Jadi, sawit kita bisa terus ditingkatkan karena tidak merusak lingkungan. Selain untuk minyak nabati, biodiesel, dan makanan lainnya. Untuk itu, Eropa harus fair,” tambahnya.

Bungaran Saragih menegaskan jika menghadapi Eropa tersebut perlu strategi perang, bukan dengan emosi dan sikap yang over reaktif. Apalagi sikap Eropa itu baru resolusi, belum dekrit. Resolusi itu dinilai wajar sebagai langkah mereka untuk melindungi, memproteksi kepentingan bisnis dan petaninya sendiri.

“Resolusi itu juga belum tentu bisa dilakukan. Yang penting kita tidak melanggar UU perdagangan dunia (World Trade Organization/ WTO). Bahwa sawit kita lebih baik, meski penting juga pasar Eropa karena menjadi barometer yang berpengaruh besar di pasar dunia. Jadi, tidak masuk akal kalau alasannya, kesinambungan paru-paru dunia,” pungkasnya. (gardo)