Kemenkumhan Sosialisasi Bela Negara di Pondok Gontor

KANALINDONESIA.COM, PONOROGO: Menjaga negara bukan saja tugas  aparat keamanan, namun masyarakat sipil pun wajib berperan serta didalamnya. Untuk mensosialisasikan soal bela negara ini, Ditjen Kementrian Pertahanan( Kemenhan) datang ke Ponorogo, Kamis(04/05/2017).

Sosialisasi ini sekaligus untuk mengegoalkan agar RUU yang sudah dibahas sejak tahun 2015 lalu bisa menjadi UU.

“Bela negara itu bukan tugas TNI saja, tapi warga negara juga wajib. Dan ini harus dilakukan sejak dini. Memang perang tidak ada, tapi harus dilakukan sejak  dini, dan ini sudah diatur dalam UU no 3 tahun 2003 ( tentang pertahanan negara), dalam menghadapi ancaman militer, TNI harus didukung oleh tentara cadangan ( sipil),” terang Kolonel Tek Ir. Herman MT, Analis Madya Matra Udara Ditkomcad Ditjen Pothan Kemenhan RI, di Pondok Modern Gontor Darusallam ( PMDG) Ponorogo, Kamis (04/05/2017).

Menurut Kolonel Tek Herman MT, sosialisasi yang dilakukan sejak 2 tahun lalu diharapkan dapat menghasilkan UU tentang pengelolaan sumber daya manusia.

Sebab jika dalam kondisi perang, maka negeri ini tidak cukup hanya didukung oleh TNI saja, sehingga warga sipil harus dilibatkan sebagai pasukan cadangan.

“Ini goalnya adalah RUU yang sudah ada bisa jadi UU, makanya kami punya kewajiban untuk mensosialisasikan hal ini mulai dari sekolah-sekolah, pondok pesantren, LSM, ormas, TNI, Polri dan lainnya. Sebab dalam membentuk keamanan negara, masyarakat juga berkewajiban ikut serta dalam pertahanan negara. Jadi tidak hanya aparat kemanan saja yang bekerja. Sekalipun tidak ada perang, namun dalam menghadapi ancaman militer juga sangat dibutuhkan keikutsertaan masyarakat,” tegas Herman dalam sosialisasi yang berlangsung di gedung Rabithah Pondok Modern Darussalam Gontor(PMDG), diikuti oleh 200 orang yang terdiri dari Forpimda Ponorogo, Pimpinan Pondok Pesantren, santri, TNI/Pori, perwakilan guru dan kepala dinas.

Rancangan Undang-Undang terkait pengelolaan sumbar daya manusia, sumber daya alam untuk meningkatkan nilai kualitas menjadi bagian  dari pertahanan negara.

Dalam sosialisasi yang sudah dilakukan sejak setahun yang lalu, juga akan tetap dilaksanakan dikemudian hari untuk segala lapisan masyarakat.

Sedangkan materi dalam RUU tersebut antara lain tentang keikutsertaan WNI melalui pembentukan komponen cadangan, dalam usaha pertahanan negara. Juga pengelolaan komponen cadangan yang meliputi pembinaan dan penggunaan, yang usianya minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun. Serta melakukan beberapa pelatihan- pelatihan.

“Harapannya RUU yang disosialisasikan ini kelak akan menjadi Undang-Undang, yang nantinya dengan adanya undang undang dapat mempunyai payung hukum yang jelas. Sehingga Indonesia menjadi negara yang kuat dalam segala hal,” tegasnya.(*)