Menang: BPKH untuk Meningkatkan Kualitas dan Manfaat Pelaksanaan Ibadah Haji

KANALINDONESIA.COM, JAKARTA: Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin menegaskan jika Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan manfaat pelaksanaan ibadah haji umat Islam Indonesia. Karena itu apakah dana haji itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur kebutuhan haji dan yang lainnya tidak masalah. Persoalannya itu menguntungkan atau tidak? Untuk pembangunan jalan tol misalnya, tidak pernah merugi sehingga keuntungan jangka panjangnya bisa membantu meringankan jamaah haji sendiri.

“Investasi jangka panjang tentu harus dikelola secara profesional dan bertanggungjawab. Karena itu, Dewas BPKH harus mampu menjalankan tugas. Sebab, selama ini kita sulit mencari orang-orang terbaik untuk mengelola dana haji yang jumlahnya puluhan triliun rupiah ini,” demikian politisi PPP ini dalam forum legislasi ‘UU No 34/2014 soal pembentukan BPKH, Tingkatkan Kualitas Penyelenggara Haji? bersama Ketua Komisi VIII DPR RI FPAN Ali Taher Parasong, dan anggota BPKH Suhaji Lestiadi di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (9/5/2017).

Menurut Lukman, masalah keuangan haji sangat sensitif dan seluruh masyarakat menyoroti, sehingga BPKH harus benar-benar bekerja dengan bertanggungjawab. Lalu, bagaimana kalau pengelolaan dana haji itu merugi dan bisa terjerat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)? “Menjalankan amanah itu hanya dengan sua syarat; yaitu mengikuti aturan Allah SWT, mematuhi hukum yang berlaku yang sudah disepakati bersama, dan sebagai orang yang beriman, kita harus qonaah, tidak merasa kurang, insya Allah akan selamat,” pungkasnya.

Yang jelas kata Ali Taher, pengelolaan keuangan haji tersebut harus sesuai dengan prinsip syariah, aman, dan likuiditas. Dimana pengelolaan keuangan tersebut sesuai dengan pasal 48 dan 29 UU BPKH, harus mendapat persetujuan dari Dewas BPKH. “Bagaimana infrastrukturnya tergantung Dewas BPKH sendiri mengelaborasinya nanti. Semua demi keadilan dan kemaslahatan jamaah haji,” tambahnya.

Suhaji Lestiadi menjelaskan jika pengelolaan dana haji itu dengan prinsip syariah. Pendaftaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Rp 25 juta selama ini akan ditampung (akad)-nya sebagai uang titipan (wadi’ah) berikut obyek, tata cara, distribusinya dan sebagainya agar dapat manfaat dari dana yang dititipkan tersebut. Karena itu, penitipan dana itu akan dikaji dengan kaidah-kaidah yang benar dan resikonya dalam setiap investasi. “Juga menimbang good governance-nya, harus diaudit BPK dan lain-lain,” jelasnya.

Menurut Suhaji, investasi tersebut harus memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi jamaah haji. Misalnya bisa ‘menurunkan’ BPIH, memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan, transportasi, dan bahkan bisa membuat perkampungan Indonesia di Makkah. “Semua kemungkinan untuk meringankan dan manfaat bagi jamaah haji akan dilakukan,” pungkasnya. (gardo)