SURABAYA KANALINDONESIA.COM – Kendati sudah memasuki minggu keempat sejak dokumen KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara) diserahkan ke pimpinan DPRD Jatim. Namun DPRD Jatim tak kunjung melakukan penjadwalan kapan akan segera dimulai pembahasan.

Kondisi ini menghembuskan isu, dewan sengaja melambatkan pembahasan APBD 2022. Ini membuat sejumlah anggota DPRD Jatim, salah satunya Fraksi Gerindra perlu mempertanyakan sekaligus mengingatkan agar pembahasan APBD 2022 sesegera mungkin dibahas oleh Dewan. ini mereka tanyakan dengan melakukan interupsi saat DPRD Jatim menggelar rapat paripurna dengan agenda pendapat fraksi-fraksi DPRD Jatim terhadap Raperda tentang Pemberdayaan Usaha Desa Wisata pada Kamis (25/11/2021). Adalah Rohani Siswanto anggota Fraksi Gerindra yang melakukan interupsi tersebut.

Dalam interupsinya politikus asal Pasuruan, mengingatkan KUA PPAS sudah diajukan eksekutif sejak tanggal 29 Oktober 2021. Sesuai ketentuan Pasal 91 PP No.12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. DPRD memiliki waktu 6 mingggu untuk melakukan pembahasan dan persetujuan terhadap KUA PPAS. Dan jika melebihi waktu itu, maka pemerintah provinsi bisa menggunakan RKPD sebagai dasar  pembahasan R-APBD.

“Hari ini tanggal 25 November, artinya sudah berjalan 4 minggu, jadi kita punya waktu hingga 9 Desember untuk melakukan pencermatan dan pembahasan terhadap KUA PPAS,” tegas anggota Komisi B DPRD Jatim kepada pimpinan rapat paripurna.

Ditegaskan Rohani, salah satu fungsi legislatif adalah membuat anggaran (budgeting) yang itu telah diamanatkan oleh undang-undang. “Kita kecewa ketika eksekutif sudah terlambat, justru DPRD tambah ingin memperlambat atau berkontribusi ikut memperlambat. Kita minta kepada pimpinan dan Banmus untuk memprioritaskan pembahasan APBD,” jelas Rohani.

Pertimbangan lain segera dimulai pembahasan R-APBD Jatim 2022 adalah supaya pembahasan APBD 2022 tidak seperti pembahasan P-APBD Jatim 2021 yang kejar tayang hanya 10 hari.

“APBD itu membahas angka 33 triliun lho, dan masyarakat Jatim menunggu pembahasan APBD nya. Tidak mungkin membahas itu hanya 2-3 hari atau seminggu. Makanya kalau ada waktu dua minggu membahas KUA PPAS ya manfaakan dong waktu itu jangan malah memprioritaskan yang lain,” imbuhnya.

Mendapat interupsi itu, wakil ketua DPRD Jatim Anwar Sadad yang memimpin rapat paripurna mengatakan, sesuai dengan surat pimpinan Dewan, Banmus DPRD Jatim hari ini akan mulai rapat dengan  agenda  menyusun jadwal pembahasan APBD Jatim 2022.

“Saya kira apa yang disampaikan saudara Rohani Siswanto itu masih dalam koridor,” pungkas pria yang juga ketua DPD Partai Gerindra Jatim ini. nang

-

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here