istimewa

JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan kepada Pemerintah untuk melakukan perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja.

Sebelumnya telah kita ketahui bahwa  UU Nomor 11 tahun 2020 ini sudah berlaku.

Pemerintah mengatakan menghormati putusan MK yang memerintahkan perbaikan dalam dua tahun, selama periode itu, UU Cipta Kerja akan tetap berlaku.

Berikut adalah poin-poin penting dalam putusan MK soal UU Cipta Kerja

  • UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat, dengan pertimbangan telah banyak kebijakan turunan yang dibuat dan bahkan telah berlakunya kebijakan ini (dinyatakan bersyarat karena MK harus menyeimbangkan proses pembentukan UU yang harus dipenuhi syarat formil, juga harus pertimbangkan tujuan pembentukan UU).
  • Para pembentuk UU diberikan waktu paling lama dua tahun untuk perbaikan sesuai dengan persyaratan tata cara pembentukan UU. UU CK harus patuh terhdap proses pembentukan UU.
  • Jika tidak dilakukan perbaikan maka dinyatakan inkonstitusional secara permanen.
  • Apabila dalam dua tahun tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka UU atau pasal atau materi muatan yang telah dicabut oleh UU CK kembali berlaku.
  • Putusan MK juga menangguhkan segala tindakan dan kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, termasuk tidak boleh menerbitkan PP baru yang berkaitan dengan UU CK selama proses perbaikan.
  • MK mengakui adanya metode omnibus law tetapi juga memerintahkan agar segera dibentuk landasan hukum yang baku untuk menjadi pedoman di dalam pembentukan undang-undang dengan metode omnibus law yang mempunyai sifat kekhususan.
  • sumber berita satu

 

-

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here