GRESIK, KANALINDONESIA.COM : Komisi A DPRD Gresik gelar rapat Forum Group Discusion (FGD) di aula kantor Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, Jatim. Bertemakan” Dengan Kesadaran Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Kita Tingkatkan Pendapatan Asli Daerah Untuk menuju Gresik taat pajak”.

Forum diskusi tersebut di pimpin oleh komisi A DPRD Kabupaten Gresik dari Fraksi Golkar, Wongso Negoro, dari fraksi Gerindra Kamjawiono serta Kabid PBB Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Gresik Hendriawan Susilo.

Hendriawan mengatakan, Pajak Bumi Dan Bangunan di Kabupaten Gresik hingga saat ini baru masuk 52 persen dari total keseluruhan pajak.

“Hari ini kami hadir di Wringinanom Bersama Dewan untuk melihat perkembangan pembayaran pajak di daerah,”kata Hendriawan.

Momen tersebut di isi dengan penyampaian permasalahan wajib pajak yang ada di desa serta pemetaan penagihan PBB untuk warga dan korporasi.

“Untuk buku 3,4 dan 5 itu bagian BPKAD yang menagih untuk 1 dan 2 itu bagian desa yang menagih,”ujar Susilo.

Sementara itu, ketua Asosiasi Kepala Desa Wringinanom, H. Sueb Wahyudi, pihaknya menginginkan, melalui dialog FGD ini kami senang karena bisa berdialog dengan Dewan, tentang problematika yang di desa.

“Tolong sampaikan uneg-uneg kami ini kepada pak Bupati,”kata Abah Sueb.

H.Sueb menegaskan, di desa, yang ada hanya pelayanan dan pelayanan. Untuk kewenangan, mengenai lahan yang sudah SHM kita ini di singkur, apalagi pemilik tanah itu pabrik, ada transaksi jual-beli pun desa tidak tahu.

“Tahu-tahu tanah tersebut sudah berpindah tangan. Terus otoritas pemerintah desa itu apa?, mohon pak Dewan beri masukan,”tanya H.Sueb.

Kades Lebaniwaras H.Adi juga melontarkan pertanyaan, kalau di desanya, Tanah Kas Desa (TkD) yang ada di wilayahnya tidak produktif, bagaimana caranya untuk menyerap Pendapatan Asli Desa (PAD).

“Sejak lama bahkan turun temurun, TKD kami itu tidak produktif di tempat kami juga banyak lahan yang sudah di beli oleh investor tapi mereka tidak mau balik nama dengan namanya sendiri, melainkan pakai nama orang kepercayaanya, bagaimana cara mengatasinya, (mengenai pajaknya),”tanya H.Adi.

Yang ke dua, terlontar pertanyaan dari Kades Wringinanom, H.Yoko, bagaimana caranya desa bisa mengeluarkan Corporate Sosiale Responsibility (CSR) dari perusahaan, sedangkan kapan hari kami sedang melakukan normalisasi kali avour, yang anggarannya di tanggung oleh desa.

“Kami sempat datang ke pabrik-pabrik untuk mengeluarkan CSR, untuk biaya bantuan normalisasi kali Avour, tapi apa yang kami dapat, kami ini terkesan ngemis-ngemis pada mereka, padahal kami punya hak kompensasi atas dampak yang di keluarkan oleh pabrik itu, menurut anda bagaimana?”tanya Yoko.

“Kesannya pabrik yang ada di daerah kami itu nyingkur kita, padahal normalisasi kali avour itu juga untuk kebaikan semua,”tandasnya.

Dari pertanyaan yang di lontarkan peserta rapat, di jawab oleh Wongso Negoro, komisi A dari Fraksi Golkar, ia mengatakan, untuk mengatasi pajaknya, menurut kami, kedua belah pihak harus di panggil di kantor desa, supaya jelas duduk permasalahannya,”ujar Wongso.

Pimpinan rapat juga menjawab pertanyaan yang ke-dua, dari Kepala Desa Wringinanom Yoko, mengenai dampak sosial yang di timbulkan oleh pabrik, jangan minta kompensasi.

“Untuk CSR dari pabrik kalau bisa jangan minta ganti rugi uang, tapi pekerjaan saja itu lebih terhormat,”kata Wongso.

Kamjawiono, dari F- Gerindra mengatakan kalau CSR itu bisa di alih oleh wilayah yang di tempati pabrik,”jawabnya.

Di penghujung acara, tengah ramai memperbincangkan soal, perpanjangan domisili pabrik, para Kepala Desa yang wilayahnya berdiri pabrik, mereka menyampaikan kalau saat ini perpanjangan domisili itu tidak melalui pemerintah desa, tapi langsung ke kantor perijinan Pemda.

Melihat hal tersebut, Komisi A dari F-Gerindra Kamjawiono berjanji akan segera meluruskan permasalahan itu.

“Mengenai domisili kami akan sampaikan di forum rapat, mudah-mudahan jadi kewenangan Kepala Desa,”tandas Kang Nj

-

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here