Pemprov Jatim Belum Kantongi Ijin Pengelolaan PPLI B3 Dawarblandong

- Editor

Senin, 29 November 2021 - 14:51 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

  1. SURABAYA KAANLINDONESIA.COM – Pemerintah Provinsi kayak kuatir terkait Pengelolaan Pusat Pengolahan Limbah Industri (PPLI)B3 di desa Cendoro Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto. Pasalnya pengelolaan sampah B3 yang akan dikelola salah satu BUMD, terancam bakal diambil alih oleh pemerintah pusat.

Penyebabnya sampai saat ini Pemprov Jatim belum memegang izin operasional karena proses tukar guling lahan pengganti pengolahan limbah tersebut bermasalah.

Anggota DPRD Jawa Timur Hidayat menjelaskan, pemerintah pusat masih menunggu berkas tukar guling lahan tersebut diselesaikan.

Sebab, beberapa warga di kabupaten Bondowoso mengaku merasa belum memperoleh pembayaran ganti rugi lahan pengganti tersebut.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Laporan yang kami terima izin pengelolaan limbah B3 di dawarblandong itu belum diserahkan ke Pemprov Jawa Timur. Kendalanya adalah karena tukar guling di lahan di Bondowoso dan di dawarblandong itu memang belum clear. Setelah kita gali informasi ternyata di Bondowoso ada yang merasa berhak menerima ternyata tidak menerima ganti rugi,” katanya.

Baca Juga :  Semarakkan Bulan Suci, Bank Jatim QRIS Ramadan Vaganza Resmi Dibuka Selama Sepekan

Anggota DPRD Jawa Timur dari Dapil Mojokerto-Jombang itu berharap agar pemerintah serius untuk menyelesaikan ganti rugi lahan tersebut.

Pasalnya, pembangunan PPLI dawarblandong sudah berlangsung selama 2 tahun itu selama ini belum ada progress signifikan yang menunjukkan tanda-tanda pengelolaan limbah tersebut akan segera dibangun.

Hidayat khawatir kalau Pemprov Jatim belum menyelesaikan tukar guling tersebut maka pengelolaan PPLI Dawarblandong terancam akan diambil alih oleh pemerintah pusat.

“Sehingga Dinas Lingkungan Provinsi Jawa Timur diperintahkan oleh pemerintah pusat untuk menyelesaikan ini. Selama ini selama ini belum clear maka pengelolaan limbah B3 tidak akan diserahkan kepada pemerintah provinsi Jawa Timur,” tandasnya.

Dari pantauan DPRD Jawa Timur beberapa waktu lalu, proses pembangunan PPLI Dawarblandong sendiri sudah mulai dilakukan. Saat ini tanah seluas 5 hektar telah dikeruk sedalam 8 meter. DPRD Jawa Timur mendesak agar pembangunan lahan tersebut segera dikebut mengingat saat ini terjadi musim penghujan.

Baca Juga :  Satpol PP Pamekasan Razia Gerobak PKL Tak Bertuan Yang Sering Membuat Macet Arus Lalin

Untuk diketahui, target beroperasi PPLI B3 Dawarblandong sendiri sudah molor hampir dua tahun. Awalnya, Pemprov Jatim menargetkan PPLI B3 tahap pertama di Mojokerto bisa dioperasikan akhir 2019.

Pada tahap awal ini, lahan yang ditempati seluas 5 hektare dengan nilai investasi Rp 105 miliar.

Rencananya, PPLI B3 di Desa Cendoro akan dibangun secara bertahap hingga mencakup wilayah seluas 50 hektare.

Selain limbah B3, fasilitas ini juga mengolah sampah rumah tangga. Pemprov Jatim menugaskan BUMD PT Jatim Grha Utama (JGU) untuk membangun dan mengoperasionalkan PPLI B3 tersebut.

Pembangunan tahap pertama PPLI B3 tahun ini baru akan mencakup lahan seluas 5 hektare milik Perhutani. Lahan tersebut dilakukan tukar guling oleh Pemprov Jatim. PT JGU telah mengantongi izin pemanfaatan lahan hutan jati tersebut. nang

Berita Terkait

Tutup Pesantren Ramadhan Balita Muslimat NU se-Indonesia, Khofifah: Ikhtiar Bangun Karakter Generasi Bangsa Yang Sholih-Sholihah
Dua Rumah di Ponorogo Dibobol Maling dalam Seminggu, Puluhan Juta Raib
Siswa Jatim Terbanyak Nasional Diterima PTN Tanpa Tes Tahun 2024, Khofifah: Format Peningkatakan Kualitas Pendidikan Jatim Sudah On The Right Track
Dukungan untuk Khofifah Emil Jilid ke 2 Terus Bermunculan , Kali ini JKSN Jatim Mengaku Siap All out untuk Khofifah-Emil
OJK Jateng Dorong Akses Keuangan Sektor Pertanian
Kapolda Jateng Bagikan Tali Asih Kepada Ratusan Anak Yatim Piatu saat Tarling Bersama Forkopimda
HUT ke-44 Yayasan Kemala Bhayangkari, Polres Pacitan Gelar Baksos Secara Door to Door
Gelar Rakorlantas Lintas Sektoral, Kapolda Jatim: Pemudik Tahun ini Naik 58 Persen

Berita Terkait

Kamis, 28 Maret 2024 - 15:52 WIB

Tutup Pesantren Ramadhan Balita Muslimat NU se-Indonesia, Khofifah: Ikhtiar Bangun Karakter Generasi Bangsa Yang Sholih-Sholihah

Kamis, 28 Maret 2024 - 14:24 WIB

Dua Rumah di Ponorogo Dibobol Maling dalam Seminggu, Puluhan Juta Raib

Kamis, 28 Maret 2024 - 11:23 WIB

Siswa Jatim Terbanyak Nasional Diterima PTN Tanpa Tes Tahun 2024, Khofifah: Format Peningkatakan Kualitas Pendidikan Jatim Sudah On The Right Track

Kamis, 28 Maret 2024 - 10:46 WIB

Dukungan untuk Khofifah Emil Jilid ke 2 Terus Bermunculan , Kali ini JKSN Jatim Mengaku Siap All out untuk Khofifah-Emil

Kamis, 28 Maret 2024 - 09:26 WIB

OJK Jateng Dorong Akses Keuangan Sektor Pertanian

Kamis, 28 Maret 2024 - 04:29 WIB

Kapolda Jateng Bagikan Tali Asih Kepada Ratusan Anak Yatim Piatu saat Tarling Bersama Forkopimda

Rabu, 27 Maret 2024 - 22:39 WIB

HUT ke-44 Yayasan Kemala Bhayangkari, Polres Pacitan Gelar Baksos Secara Door to Door

Rabu, 27 Maret 2024 - 20:55 WIB

Gelar Rakorlantas Lintas Sektoral, Kapolda Jatim: Pemudik Tahun ini Naik 58 Persen

KANAL TERKINI

suasana aksi damai Kades seluruh Indonesia yang menuntut perpanjangan massa jabatan dan penambahan anggaran desa di Senayan, Jakarta. (foto: istimewa)

KANAL NASIONAL

Dok, DPR RI Sahkan UU Desa, Jabatan Kades Jadi 8 Tahun

Kamis, 28 Mar 2024 - 16:38 WIB