Home / Nasional

Senin, 29 November 2021 - 15:17 WIB

Pemerintah Hormati Putusan MK Terkait UU Cipta Kerja

Editor - ARSO

JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati dan segera melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Demikian disampaikan oleh Presiden dalam keterangannya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 29 November 2021.

“Dengan dinyatakan masih berlakunya UU Cipta Kerja oleh MK, maka seluruh materi dan substansi dalam UU Cipta Kerja dan aturan sepenuhnya tetap berlaku tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh MK,” ucap Presiden.

Kepala Negara menyebutkan bahwa dirinya telah memerintahkan jajarannya untuk segera menindaklanjuti dan melakukan perbaikan terkait putusan tersebut. Presiden menambahkan, seluruh peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja yang ada saat ini masih tetap berlaku.

Baca Juga  Presiden Jokowi Kembali Tegaskan Pentingnya Implementasi Lima Butir Konsensus ASEAN untuk Masalah Myanmar

“Saya telah memerintahkan kepada Menko dan menteri terkait untuk segera menindaklanjuti putusan MK itu secepat-cepatnya dan MK sudah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja masih tetap berlaku. Pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang diberikan waktu paling lama dua tahun untuk melakukan revisi atau perbaikan-perbaikan,” tuturnya.

Presiden menegaskan, komitmen pemerintah terhadap agenda reformasi struktural, deregulasi, dan debirokratisasi akan terus dijalankan. Presiden juga memastikan bahwa pemerintah menjamin keamanan dan kepastian investasi di Indonesia.

Baca Juga  Ketua DPD RI Ajak Masyarakat Berantas Mafia Pupuk

“Saya pastikan kepada para pelaku usaha dan para investor dari dalam dan luar negeri, bahwa investasi yang telah dilakukan, serta investasi yang sedang dan akan berproses, tetap aman dan terjamin,” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md., Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Share :

Baca Juga

Nasional

Presiden: APBN Tahun 2022 Harus Antisipatif, Responsif, dan Fleksibel Merespons Ketidakpastian

Nasional

Presiden Lantik 12 Duta Besar RI untuk Negara Sahabat

Birokrasi

Kampung Tangguh Bersih Narkoba Diresmikan, Wakasat Reskoba Polrestabes Surabaya AKP Dodi Pratama Bantu Pulihkan Perekonomian Warga Putat Surabaya

Nasional

Presiden: Siapkan Pengetahuan dan Keterampilan yang Relevan dengan Zaman bagi Mahasiswa

Nasional

Pimpin Prasetya Perwira Tahun 2021, Presiden Jokowi Lantik 700 Perwira Remaja TNI dan Polri

Ekbis

Digiresto Kolaborasi Indonesia Pasti Bisa Tawarkan Paket Makanan Isolasi Mandiri di Jabodetabek

Birokrasi

Hari ini Polda Jatim Gelar Perkara Laka Tunggal Sebabkan Vanessa dan Bibi Tewas

Nasional

Buka Muktamar ke-34, Presiden Apresiasi Dukungan NU dalam Penanganan Pandemi Covid-19