Home / Nasional

Jumat, 11 Juni 2021 - 17:10 WIB

Minta Polemik Dihindari, Ketua DPD RI: Penggunaan Dana Haji Harus Transparan

Editor - ARSO

JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, berharap polemik seputar dana haji bisa diminimalisir. Oleh sebab itu, LaNyalla meminta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) agar lebih transparan.

LaNyalla menyampaikan hal tersebut menanggapi langkah BPKH mengalokasikan dana olahannya pada usaha mikro dan menengah, melalui program Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) Syariah, dan Pembinaan Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) Syariah untuk membantu masyarakat.

“Dana haji adalah dana milik umat. Sehingga transparansi sangat dibutuhkan. Hal ini juga harus dilakukan agar tidak memicu polemik,” tuturnya, Jumat (11/6/2021).

Menurutnya, penggunaan dana haji yang diinvestasikan sangat penting untuk ditunjukan kepada masyarakat, bukan hanya sebatas narasi keamanan investasi.

Baca Juga  Tiga Langkah Usulan Presiden Jokowi pada High-level Dialogue on Global Development

“Oleh sebab itu, BPKH harus lebih transparan kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui uangnya ada di mana dan berapa hasil investasinya, serta berapa besar manfaatnya untuk umat dan manfaatnya untuk urusan haji sendiri. Masyarakat perlu penjelasan yang riil dan langsung,” katanya.

Selain itu, investasi menyasar surat berharga syariah negara (SBSN), Sukuk Korporasi, dan Surat Berharga Korporasi. Dengan imbal hasil yang beragam. Untuk syariah, mencapai 4 persen lebih, dan surat berharga proyeksinya mencapai 7,5 persen hingga 8 persen.

“Penjelasan detail seperti ini harus disampaikan agar tidak terjadi multipersepsi di masyarakat,” katanya.

Penggunaan Dana Haji untuk kredit mikro, telah disetujui anggota BPKH maupun dewan pengawas. Langkah ini merupakan komitmen BPKH agar penggunaan dana haji bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Baca Juga  Bertolak ke Jerman, Presiden Jokowi Akan Hadiri KTT G7

Namun, mantan Ketua Umum PSSI itu berharap langkah BPKH harus jelas dan transparan.

“Apalagi memang tugas BPKH tidak mudah. Mereka bertanggungjawab dalam menutupi subsidi penyelenggaraan Ibadah Haji. Sehingga harus ada terobosan. Selama bisa dipertanggungjawabkan, transparan dan tidak berpolemik, kita akan mendukung langkah tersebut,” katanya.

BPKH sendiri harus menyediakan sekitar Rp 7-Rp 7 triliun dalam satu tahun untuk menutupi subsidi penyelenggaraan haji. Selain itu, BPKH juga harus membayar virtual account, yang tahun lalu dianggarkan Rp 2 triliun untuk jemaah.(*)

Share :

Baca Juga

Nasional

Dengan #PrayFromHome, Menag Ajak Masyarakat Doa Bersama

Nasional

Presiden Tinjau Kesiapan Rusun Pasar Rumput untuk Isolasi Pasien Covid-19

Birokrasi

Kapolda Jatim Kukuhkan 6 Kapolres Baru, Ucapan Terima kasih untuk Pejabat Lama

Nasional

Kawal Pembangunan Ibu Kota Negara, Puan Tinjau Lokasi IKN Nusantara

Ekbis

Astra Life Ajak Generasi Sandwich Untuk Memiliki Kesiapan Finansial

Featured

BAZNAS Apresiasi Pers Dalam Anugerah Jurnalistik BAZNAS 2022

Birokrasi

Polda Jatim Kembali Gagalkan Penyelundupan 30.500 Benih Lobster di Kawasan Trenggalek

Nasional

Rifa Laporkan Seorang Ketum Parpol ke Mabes Polri