Home / Birokrasi / Health / Nasional / News / Peristiwa / Politik

Minggu, 5 Desember 2021 - 18:23 WIB

BPOM Didesak Buat Kajian Dampak Regulasi Sebelum Revisi Peraturan Label AMDK

Editor - rudi

Narasumber pada diskusi media yang diselenggarakan Beritakota.id dengan tema “Regulasi Kemasan Pangan dan Dampaknya Pada Iklim Usaha dan Perekonomian” yang dilakukan secara virtual, Kamis (2/12).

Narasumber pada diskusi media yang diselenggarakan Beritakota.id dengan tema “Regulasi Kemasan Pangan dan Dampaknya Pada Iklim Usaha dan Perekonomian” yang dilakukan secara virtual, Kamis (2/12).

Narasumber pada diskusi media yang diselenggarakan Beritakota.id dengan tema “Regulasi Kemasan Pangan dan Dampaknya Pada Iklim Usaha dan Perekonomian” yang dilakukan secara virtual, Kamis (2/12).

JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Perubahan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan yang direvisi sebaiknya tidak boleh dilakukan secara sepihak oleh BPOM tanpa mempertimbangkan pandangan-pandangan dari para stakeholder (pemangku kepentingan) lainnya yang terdampak oleh kebijakan tersebut.

Untuk itu perlu dilakukan kajian Regulatory Impact Assessment (RIA) yang mengakomodasi semua pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya analisis mendalam terhadap dampak ekonomi dan sosial yang bisa ditimbulkan oleh kebijakan tersebut.

Demikian benang merah dalam diskusi media yang diselenggarakan Beritakota.id dengan tema “Regulasi Kemasan Pangan dan Dampaknya Pada Iklim Usaha dan Perekonomian” yang dilakukan secara virtual, Kamis (2/12).

Diskusi ini menghadirkan beberapa narasumber di antaranya Asisten Deputi Pangan Kemenko Perekonomian, Muhammad Saifulloh; Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kemenperin, Edy Sutopo; Ketua Umum Aspadin, Rachmat Hidayat, dan Pakar Kebijakan Publik Agus Pambagio, serta Ketua Pokja Infeksi Saluran Reproduksi, Dr.dr. M. Alamsyah Azis, SpOG (K), M.Kes.

Dalam diskusi tersebut, dibicarakan rencana Kepala Badan POM untuk melakukan revisi pelabelan khusus dalam kemasan galon berbahan polikarbonat (PC) yang menimbulkan pertanyaan banyak pihak karena BPOM selama ini mengatakan bahwa galon PC aman.

BPOM juga terkesan hanya mengakomodasi desakan dari beberapa LSM yang gencar melakukan kampanye negatif terhadap galon PC semenjak diluncurkannya galon berbahan PET di pasar sejak tahun 2020.

Beberapa waktu lalu, pengusaha Frankie Welirang dan Erik Garnadi, Ketua Asosiasi Pengusaha Air Isi Ulang (ASDAMINDO) melihat isu ini memiliki motif persaingan usaha. Mereka berharap BPOM jangan sampai ditunggangi kepentingan dagang dari pihak tertentu dengan merugikan pihak lain.

Deputi Pangan Kemenko Perekonomian, Muhammad Saifulloh menyampaikan Perubahan Peraturan BPOM soal Label Pangan Olahan ini harus memperhatikan misi Presiden 2020 – 2021 terkait struktur ekonomi yang produktif dan mandiri, serta berdaya saing serta pembangunan yang merata dan berkeadilan.

Baca Juga  Ketua DPD RI Ajak Masyarakat Berantas Mafia Pupuk

Selain itu juga dua dari tujuh agenda pembangunan, yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, serta mengambangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

Karenanya, menurut Saifulloh, sebelum mengeksekusi perubahan peraturan terkait pelabelan pangan olahan itu, BPOM harus menyampaikan terlebih dulu presentasinya kepada publik semua pro kontranya.

“Saya pikir tidak bisa serta merta Badan POM secara sendiri mengeksekusi regulasi itu. Mereka juga harus melihat keseimbangan usaha. Apalagi saat ini masih dalam masa pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19,” ujar Saifulloh.

Hal senada juga disampaikan Edy Sutopo selaku  Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kemenperin bahwa selain aspek kesehatan, perubahan peraturan BPOM soal label pangan olahan harus juga mempertimbangkan aspek ekonomi dan lingkungan. Dari aspek ekonomi, BPOM harus melihat bagaimana pengembangan industri yang berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

“Tentunya dalam hal ini kita perlu menjaga daya saing melalui menjaga iklim usaha yang kondusif bagi industri,” ujarnya.

Dia menjelaskan, kontribusi industri pangan dan minuman sangat besar terhadap perekonomian nasional. Pada triwulan III 2021 misalnya, kontribusinya terhadap PDB sebesar 3,49% yoy, dan kontribusi terhadap PDB industri non migas mencapai 38,91% (yoy). Sementara, ekspor makanan minuman sampai dengan September 2021 mencapai US$ 32,51 miliar dan impornya US$ 10,13 miliar.

“Saya kira investasi yang ada ini perlu dijaga bisa tumbuh dan berkembang untuk tetap menghasilkan pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang kita harapkan,” katanya.

Rachmat Hidayat selaku Ketua Umum Aspadin juga menyampaikan industri air minum dalam kemasan (AMDK) keberatan terhadap rencana perubahan peraturan BPOM terkait label pangan olahan ini. Menurutnya, jika mau melakukan pelabelan, BPOM harus melakukannya untuk semua produk pangan. Dia merujuk kepada Peraturan BPOM No. 20 tahun 2019 tentang Kemasan Pangan dan Peraturan BPOM No.31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan.

Baca Juga  Semangati Warga, Bunda Rita Turun Langsung Gotong Royong PSN

“Jadi, BPOM harus membuat kebijakan atas dasar keadilan dan kesetaraan, harus mengatur semua pangan olahan dan tidak hanya AMDK,” desak Rachmat Hidayat.

Dia menuturkan jika rencana revisi peraturan label pangan itu jadi diwujudkan, industri AMDK khususnya yang memproduksi galon guna ulang akan mengalami kerugian sampai Rp 36 triliun per tahun.

“Mungkin industri ini sebagian besar akan tutup. Tidak itu saja, jika semua produsen mengubah produknya menjadi galon sekali pakai, ini akan menimbulkan masalah lingkungan hidup,” katanya.

Pakar Kebijakan Publik Agus Pambagio mengatakan perubahan peraturan kebijakan label pangan olahan yang dilakukan BPOM harus ada setelah ada peraturan perundang-undangannya. Jadi, menurutnya, kebijakan BPOM ini nantinya tidak bisa dijalankan tanpa peraturan perundang-undangannya.

“Peraturan Perundangan itu harus mengikuti apa yang disampaikan di UU No. 12 tahun 2011 yang diperbaharui di UU No. 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan. Nah, di situlah kebijakan baru bisa dilaksanakan,” jelasnya.

Jadi, menurut Pambagio, kebijakan BPOM itu tidak boleh diskriminatif. Artinya, tidak bisa kebijakan itu digunakan hanya untuk satu sisi.

Dalam hal ini, Pambagio menegaskan BPOM tidak boleh membuat kebijakan yang dikhususkan untuk produk tertentu saja, yang dalam hal ini galon guna ulang. “BPOM harus mengatur semua kemasan pangan mulai kaleng, kartin, galon, botol, itu semua diatur. Tidak boleh sebelah-sebelah, karena itu menjadi diskriminatif,” tandasnya.

Terkait alasan BPOM melakukan revisi peraturan label pangan olahan karena adanya tekanan beberapa pihak yang mengatakan galon guna ulang itu berbahaya bagi ibu hamil dan balita, Dokter Alamsyah menegaskan belum pernah menemukan pasien ibu hamil dan anak-anak yang sakit karena menkonsumsi produk itu.

“Sepanjang saya praktek, belum pernah ada pasien yang saya temukan sakit karena minum air galon guna ulang,” tutur dokter Alamsyah. @Rudi

Share :

Baca Juga

Birokrasi

Berantas Kasus Pungli, 67 Preman Terjaring Polda Jatim
Vaksinasi Anak Usia 6-11 Tahun

Peristiwa

Danseskoal Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi Anak Usia 6-11 Tahun di Seskoal

Birokrasi

Hari Bhayangkara ke-75 Tahun, Polda Jatim Bagikan Sembako Masyarakat Kurang Mampu
tiga pengungsi di angkut dengan Helikopter TNI AD

Peristiwa

Kembali Personel TNI Evakuasi Tiga Orang Pengungsi Kiwirok Ke Jayapura

Nasional

Ketua Satgas Tekankan Bahwa Covid Belum Selesai

Bisnis

Hari Ibu, Umami Lakukan Edukasi Pada Mama di Rumah Melalui Tur Virtual Ajinomoto
Serbuan Vaksin

Peristiwa

Kosekhanudnas I Dukung Program Serbuan Vaksin

Birokrasi

Tersangka dan Korban Berdamai, Kejari Surabaya Terbitkan SKPP Perkara Penganiayaan