FKKB Kejaksaan RI Desak Bareskrim Usut Tuntas Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Berkedok Perjalanan Umroh

KANALINDONESIA.COM, JAKARTA: Forum Komunikasi Keluarga Besar (FKKB) Kejaksaan RI mengapresiasi tim Bareskrim Polri dalam mengungkap tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berkedok perjalanan umroh. Para korban itu dipekerjakan menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) di negara-negara Timur Tengah secara illegal dengan korban sebanyak 148 orang dan tersangka 10 orang.

“Saya mengapresiasi kinerja tim Bareskrim Polri mengungkap TPPO berkedok perjalanan umroh ini. Kejadian ini membuat ketidaknyamanan karena menyangkut martabat dan nama baik bangsa. Perdagangan manusia berkedok perjalanan umroh ini merupakan kejahatan kemanusiaan,” ujar Doddy Yusuf Wibisono selaku Ketua Umum DPN FKKB Kejaksaan Ri kepada Kanalindonesia.com di Jakarta, Sabtu (20/5/2017).

Oleh karena itu, Doddy meminta kepada aparat kepolisian agar persolanan ini diungkap sampai tuntas ke akar-akarnya. Dan, setiap oknum yang terlibat harus dihukum dalam permainan kotor ini.

“Saya yakin banyak oknum yang terlibat. Mulai dari travel umroh, agen perjalanan, provider visa, asosiasi haji dan umroh, semua harus dipanggil untuk memberikan informasi tentang hal kepada Bareskrim,” ungkap Doddy.

Doddy juga menyampaikan bahwa beberapa dasar hukum yang perlu digali. Misalnya, Undang-Undang (UU) Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 ayat (1), UU 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 2 ayat (1), UU 17/2013 tentang Ormas, Pasal 59 ayat (2) huruf d, Pasal 21 huruf c, huruf d, ayat (3) huruf a, Peraturan Presiden (Perpres) 87/2016 tentang Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar dan Peraturan Menteri Agama 18/2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, Pasal 18 ayat (1), pasal 17 huruf a, ayat (2).

Dasar hukum ini penting disampaikan, kata Doddy, terdapat unsur melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. “Ada unsur perdagangan orang. Ada unsur praktik pungutan liar. Ada unsur penyalahgunaan visa umrah,” katanya.

Pegiat hukum ini juga menambahkan, pihaknya juga mengantongi bukti bahwa terdapat transaksional dan aliran dana yang tidak sesuai dengan hukum. “Asosiasi haji dan umrah melakukan pungutan 15 dolar AS per visa. Ini untuk apa? Apa dasar hukumnya?,” tanya Doddy.

“Jika dikomulatifkan ini berjumlah ratusan miliar rupiah. Kami akan berkoordinasi dengan Jaksa Agung, agar persoalan ini segera diungkap,” ungkapnya.

Seperti diberitakan, Tim Bareskrim Polri tengah mengusut dugaan kasus TPPO dengan modus perjalanan umrah. Menurut Kabareskrim Komjen Ari Dono Sukmanto di Kantor Bareskrim, Jakarta, Rabu (17/5), penyelundupan orang merupakan kejahatan kemanusiaan. Sejauh ini, 148 orang menjadi korban, 10 orang sebagai tersangka.

Jamaah umrah berangkat ke negara-negara Timur Tengah dengan agen travel umrah. Setelah sampai di negara tujuan, korban disalurkan menjadi tenaga kerja.

Kementerian Luar Negeri  RI juga angkat bicara bahwa akan menelusuri dugaan adanya oknum pegawai Kedubes yang terlibat. Direktur Jenderal Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kemlu, Lalu Muhammad Iqbal mengakui informasi keterlibatan oknum di kedutaan. @Fatih