Kekerasan Menurun Dalam Pilkada 2017 di Aceh

KANALINDONESIA.COM, JAKARTA: Masyarakat Aceh setelah melakukan evaluasi Pilkada 2017 ini sudah berlau ternyata telah berlangsung lebih dari dari sebelumnya. Dimana kekerasan yang terjadi mengalami penurunan; dari 128 kasus kekerasan dan 5 kasus korban jiwa, namun tidak terjadi di Pilkada 2017. Namun, untuk UU Penyelenggaraan Pilkada, diharapkan Pansus RUU Pemilu DPR RI bisa mengakomodir sistem lokal Aceh dengan nasional.

Demikian disampaikan Muslim anggota Komisi X DPR RI Fraksi Demokrat asal Dapil Aceh II, Mawardi Ismail (Akademisi dari Universitas Syiah Kuala), dan Fajran Zain (Direktur Aceh Institute) di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (23/5/2017).

Menurut Mawardi, UU No.11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh selama ini berbeda secara nasional, karena memiliki aturan kekhususan tentang Aceh sebagai Daerah Istimewa. Penyelenggara pemilu juga berbeda. “Kalau nasional diatur oleh KPU di Caeh oleh KIP (Komite Independen Pemilu), dan Bwaslu di nasional, tapi di Aceh dengan Panwaslu (ad hoc). “Jadi, kami harapkan Pansus RUU Pemilu bisa mengakomodir sistem lokal dan nasional untuk Aceh,” tegasnya.

KIP dan Panwas pun kata Mawardi, selalu dalam kendali DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota. Karena itu revisi pada UU No.11/2006 itu tidak saja pada penyatuan aturan, melainkan juga proses rekruitmen (nasional dan lokal). “Kita ingin sistem nasional dengan pola Aceh, yang dibentuk oleh gubernur, bupati dan walikota dan hasilnya diserahkan kepada DPR Aceh dan DPR Kabupaten. Hal-hal khusus lainnya adalah jumlah anggota DPRD berjumlah 125% dari jumlah DPRD nasional atau 81 orang sekarang,” jelas Mawardi.

Studi tersebut dilakukan selama 6 bulan dan terbukti penyelenggaraan Pilkada tersebut lebih baik. Tingkat kekerasan juga menurun dan saat ini tidak ada korban jiwa seperti yang dikhawatirkan. “Jadi, kita ingin Pansus RUU Pemilu memperhatikan aturan lokal dan nasional atas kekhususan Aceh selama ini,” tambah Fajran.

Namun demikian kata Muslim, semua harapan masyarakat Aceh tersebut sebagian besar sudah diakomodir oleh Pansus RUU Pemilu yang sedang dirumuskan. “Bawaslu sudah dibubarkan, yang ada Panwaslu untuk Pilkada di 20 Kabupaten/Kota. Ke depan semoga Pilkada di Aceh makin baik, maksimal dan menghasilkan pimpinan daerah yang diharapkan rakyat,” kata politisi Demokrat ini.

Menyinggung soal Capres, Mawardi menegaskan jika UU No.11 tahun 2006 itu bahwa parpol lokal hanya untuk 2 hal; yaitu pemilihan DPRD Provinsi, kabupaten dan kota, dan pencalonan gubernur, bupati dan walikota. “Parpol lokal tak bisa mengusung Capres kecuali bergabung dengan partai nasional,” pungkasnya. (gardo)